Integrasi Transportasi Jabodetabek: MRT Menuju Serpong dan Bekasi? Sebuah Kajian Kemungkinan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan respon positif terhadap usulan Gubernur Banten, Andra Soni, terkait perluasan jalur Mass Rapid Transit (MRT) hingga Serpong, Tangerang Selatan. Pramono bahkan menyatakan dukungannya untuk perluasan jalur hingga Bekasi, mengingat potensi besarnya dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas wilayah Jabodetabek. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono pada Senin, 17 Maret 2025, di Balai Kota Jakarta.

"Peningkatan jangkauan MRT akan sangat berkontribusi pada efisiensi sistem transportasi terintegrasi Jabodetabek," ujar Pramono. "Bahkan perluasan hingga Bekasi pun layak dipertimbangkan." Pramono menambahkan bahwa pengurangan kemacetan di Jakarta menjadi salah satu tujuan utama dari rencana perluasan ini. Dengan adanya akses MRT yang lebih luas, diharapkan masyarakat Tangerang dan Tangerang Selatan akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, sehingga mengurangi beban lalu lintas di ibu kota.

Namun, Pramono menekankan pentingnya kajian mendalam terkait aspek ekonomi dan teknis sebelum proyek ini dapat direalisasikan. Kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Banten sangat diperlukan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. "Dukungan prinsipil sudah ada, namun aspek ekonomi dan kelayakan proyek harus dikaji secara menyeluruh," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni telah mengutarakan gagasan perpanjangan jalur MRT dari Lebak Bulus menuju Serpong. Andra menilai perluasan ini akan memberikan dampak positif bagi aksesibilitas masyarakat Banten ke wilayah Jabodetabek. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi transportasi dalam konteks pengembangan wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Andra menambahkan bahwa ia telah mempelajari dokumen studi terkait rencana pembangunan MRT atau Light Rail Transit (LRT) di wilayah Serpong. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan konektivitas yang lebih baik di wilayah tersebut. "Pengembangan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi adalah kunci dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jabodetabek," ungkap Andra.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan meliputi:

• Studi kelayakan ekonomi: Analisis menyeluruh mengenai biaya konstruksi, operasional, dan pendapatan yang diproyeksikan.
• Kajian teknis: Evaluasi terhadap jalur yang paling efisien dan efektif, termasuk survei tanah dan perencanaan infrastruktur pendukung.
• Konsultasi publik: Mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat yang akan terdampak oleh proyek ini.
• Kerjasama antar pemerintah: Koordinasi yang erat antara Pemerintah Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten untuk memastikan keberhasilan proyek.

Kesimpulannya, wacana perpanjangan jalur MRT ke Serpong dan bahkan Bekasi merupakan langkah strategis dalam pengembangan transportasi Jabodetabek. Namun, kesuksesannya bergantung pada perencanaan yang matang, kajian yang komprehensif, dan kerjasama yang solid antar berbagai pemangku kepentingan.