Wamendagri Tekankan Pengamanan Jalur Mudik dan Stabilitas Harga Jelang Lebaran

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan penekanan kepada seluruh kepala daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran dan stabilitas harga bahan pokok. Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Wamendagri saat berada di Cilodong, Depok, pada Senin (17 Maret 2025). Wamendagri menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan yang intensif guna mencegah potensi gangguan yang dapat menghambat kelancaran perjalanan mudik masyarakat.

Dalam arahannya, Bima Arya secara khusus meminta para kepala daerah untuk proaktif dalam mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Beliau mengingatkan agar potensi penyebab kemacetan, seperti pasar tumpah dan perbaikan infrastruktur jalan, dapat diatasi secara efektif. Pengawasan ketat terhadap aktivitas di sepanjang jalur mudik menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya penumpukan kendaraan dan memastikan arus mudik berjalan lancar dan aman. Langkah-langkah konkret yang perlu diambil meliputi pengaturan lalu lintas, penataan pasar tumpah, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan proyek perbaikan jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Selain kelancaran jalur mudik, Wamendagri juga memberikan perhatian serius pada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Menjelang Lebaran, potensi kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu, Wamendagri meminta kepala daerah untuk melakukan pemantauan ketat terhadap distribusi dan harga bahan pokok di wilayah masing-masing. Kerjasama dengan pelaku usaha dan distributor menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan pasokan dan mencegah terjadinya spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Peran aktif pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga sangat penting untuk menjamin stabilitas harga dan mencegah terjadinya kelangkaan barang selama periode Lebaran.

Wamendagri menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah dalam menangani isu-isu tersebut. Kerjasama yang solid antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya dianggap vital dalam menciptakan suasana mudik yang aman, nyaman, dan terkendali. Hal ini mencakup kerjasama dalam pengamanan jalur mudik, pengawasan distribusi bahan pokok, dan penanganan potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama periode arus mudik dan balik Lebaran.

Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah meliputi:

• Pemantauan intensif jalur mudik: Menempatkan petugas di titik-titik rawan kemacetan dan melakukan pengaturan lalu lintas secara efektif.
• Penataan pasar tumpah: Memindahkan pasar tumpah ke lokasi yang tidak mengganggu arus lalu lintas atau mengatur waktu operasionalnya agar tidak berdampak pada kemacetan.
• Koordinasi perbaikan jalan: Berkoordinasi dengan kontraktor untuk meminimalisir dampak perbaikan jalan terhadap arus mudik.
• Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok: Melakukan inspeksi mendadak di pasar-pasar tradisional dan modern untuk memastikan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
• Koordinasi dengan pelaku usaha: Berkoordinasi dengan pelaku usaha dan distributor untuk memastikan pasokan barang kebutuhan pokok tercukupi.
• Sosialisasi kepada masyarakat: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait antisipasi kemacetan dan informasi penting lainnya terkait mudik Lebaran.

Wamendagri berharap dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat menciptakan suasana mudik yang aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.