Antisipasi Kebijakan Proteksionis AS, Pemerintah Waspadai Potensi Kenaikan Tarif Impor

Pemerintah Indonesia tengah mewaspadai potensi dampak kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, khususnya terkait penerapan tarif impor tambahan terhadap sejumlah negara. Meskipun Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan surplus perdagangan terhadap AS, namun posisi tersebut tidak menjamin kekebalan terhadap kebijakan unilateral yang diterapkan Trump. Langkah antisipatif tengah dilakukan pemerintah untuk menjaga akses pasar ekspor Indonesia ke AS sekaligus meminimalisir dampak negatif dari potensi kenaikan tarif impor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatatkan surplus perdagangan non migas terhadap AS sebesar US$ 1,57 juta pada Februari 2025, menempati posisi tertinggi di antara negara-negara lainnya. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat rekam jejak Trump dalam menerapkan tarif impor tinggi terhadap negara-negara yang dianggapnya memiliki surplus perdagangan signifikan dengan AS. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya menjaga keseimbangan perdagangan bilateral, memastikan akses pasar ekspor Indonesia ke AS tetap aman, sambil menghindari tindakan yang dapat memicu reaksi balasan dari AS. "Kita jaga dulu, kita jaga. Jadi dalam waktu dekat ini bagaimana supaya akses pasar kita ke sana aman, tetapi akses AS ke sini jangan diganggu, karena kita terlalu besar ekspor ke sananya," ujar Mendag Budi saat ditemui di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Mendag Budi menjelaskan bahwa Indonesia masih berada dalam posisi relatif aman, menempati urutan ke-15 negara dengan defisit perdagangan terhadap AS. Namun, pemerintah tetap waspada dan memantau perkembangan situasi, menunggu pengumuman resmi kebijakan tarif impor baru dari AS yang dijadwalkan pada 2 April 2025. Pertemuan dengan Duta Besar AS telah memberikan sejumlah indikasi mengenai kriteria negara-negara yang akan dikenai tarif impor tambahan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebut kebijakan Trump ini sebagai 'permainan perang' (war game) ekonomi, yang menargetkan negara-negara dengan surplus perdagangan terhadap AS. Setidaknya 20 negara termasuk Indonesia, China, dan Vietnam termasuk dalam daftar tersebut.

Sri Mulyani juga menyoroti pergeseran paradigma ekonomi global di bawah kepemimpinan Trump, dari multilateralisme ke unilateralisme. Kebijakan tarif impor sepihak ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap perekonomian global. "Ini yang disebut the war game sekarang di bidang ekonomi. Trade yang tadinya berdasarkan the rule base bisa secara sepihak diubah dan Presiden Trump mengincar negara yang memiliki surplus terhadap AS," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor AS antara lain:

• Menjaga keseimbangan perdagangan bilateral dengan AS.
• Memantau perkembangan situasi dan menunggu pengumuman resmi kebijakan tarif impor AS.
• Meningkatkan diplomasi ekonomi untuk menjaga akses pasar ekspor Indonesia ke AS.
• Memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.

Pemerintah menyadari pentingnya menjaga hubungan perdagangan yang baik dengan AS, namun tetap berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan stabilitas ekonomi dalam negeri di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh kebijakan proteksionis AS.