Revisi UU TNI Menuai Kontroversi: Antara Profesionalisme dan Kekhawatiran Dwifungsi

Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang tengah dibahas DPR RI Komisi I telah memicu gelombang kritik dan penolakan dari berbagai kalangan, terutama terkait potensi kembalinya dwifungsi TNI. Sejumlah aktivis menggelar demonstrasi di depan lokasi rapat tertutup Komisi I, mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap revisi tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil bahkan meluncurkan petisi daring yang menyerukan penolakan terhadap revisi UU TNI, menganggapnya berpotensi melemahkan prinsip sipil supremasi dan membuka peluang bagi militer aktif untuk menduduki jabatan sipil. Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh rencana pemberian kewenangan bagi prajurit TNI untuk mengisi 16 jabatan publik di berbagai kementerian dan lembaga.

Menanggapi kontroversi yang berkembang, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI semata-mata bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme TNI dan sama sekali tidak bermaksud mengembalikan dwifungsi militer seperti pada masa lalu. Pernyataan serupa disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi. Nasbi menjelaskan bahwa 16 posisi jabatan publik yang dikhususkan untuk prajurit TNI merupakan posisi yang membutuhkan keahlian dan pengalaman khusus yang dimiliki oleh kalangan militer. Ia mencontohkan beberapa posisi tersebut, termasuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer, hakim di Kamar Peradilan Militer Mahkamah Agung, dan posisi-posisi strategis di Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Dewan Pertahanan Nasional. Menurutnya, posisi-posisi tersebut 'dikunci' untuk diisi oleh individu yang memiliki keahlian spesifik dan relevan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut.

Meskipun pemerintah telah berupaya meredam kontroversi dengan menjelaskan tujuan revisi UU TNI, penolakan dari masyarakat sipil tetap berlangsung. Pertanyaan mendasar yang masih menggantung adalah bagaimana menyeimbangkan upaya peningkatan profesionalisme TNI dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sipil supremasi. Apakah revisi UU TNI ini benar-benar akan meningkatkan profesionalisme TNI tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi? Atau justru revisi ini akan membuka celah bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan kembalinya pengaruh militer dalam pemerintahan sipil? Debat publik terkait hal ini masih terus berlanjut dan perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan revisi ini selaras dengan kepentingan nasional dan semangat demokrasi.

Diskusi publik dan perdebatan politik seputar RUU TNI ini penting untuk dipantau, karena implikasinya sangat luas dan berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional dalam jangka panjang. Kejernihan analisis dan pendekatan yang berimbang menjadi kunci untuk mencari solusi terbaik yang menghormati semua kepentingan dan melindungi nilai-nilai demokrasi.

Berikut daftar jabatan publik yang direncanakan akan diisi oleh prajurit TNI:

• Jaksa Agung Muda Pidana Militer
• Hakim di Kamar Peradilan Militer Mahkamah Agung
• Posisi strategis di Badan Keamanan Laut (Bakamla)
• Posisi strategis di Dewan Pertahanan Nasional
• Dan 12 posisi lainnya yang memerlukan keahlian khusus TNI

Perlu adanya transparansi dan keterbukaan dalam proses pembahasan RUU TNI untuk memastikan bahwa revisi ini sesuai dengan aspirasi rakyat dan tidak berpotensi melemahkan demokrasi.