KEK Kesehatan BSD: Harapan Gubernur Banten Tekan Aliran Pasien ke Singapura

Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan harapannya agar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kesehatan di Bumi Serpong Damai (BSD) dapat segera rampung. Ia optimistis KEK ini akan secara signifikan mengurangi jumlah warga Indonesia yang mencari perawatan medis di luar negeri, khususnya Singapura. Pernyataan ini disampaikannya di Kota Serang, Selasa (18/3/2025).

"Dengan selesainya KEK kesehatan ini, kami berharap dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia untuk berobat ke luar negeri, terutama Singapura," ujar Andra Soni. Ia menekankan pentingnya KEK ini sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas di dalam negeri. Keberadaan KEK ini diharapkan mampu memberikan alternatif layanan kesehatan yang setara, bahkan lebih baik, dibandingkan dengan layanan yang tersedia di luar negeri. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi beban biaya pengobatan bagi masyarakat.

Keunggulan KEK BSD terletak pada kesiapan infrastruktur penunjangnya yang sudah terbangun dengan baik. Hal ini menjadikannya berbeda dengan KEK lainnya yang masih dalam tahap pengembangan infrastruktur dasar. Gubernur Andra Soni membandingkannya dengan KEK Tanjung Lesung yang masih menghadapi kendala infrastruktur seperti jalan dan tol yang belum rampung. "KEK BSD ini memiliki keunggulan karena infrastrukturnya sudah terintegrasi dengan baik. Berbeda dengan KEK lain yang masih perlu membangun dari nol," jelasnya. Keunggulan infrastruktur ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan operasional KEK sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebelumnya, pada tahun 2024, kawasan BSD telah ditetapkan sebagai KEK yang akan difokuskan pada pengembangan terpadu sektor pendidikan, biomedis, dan digital. Luas area pengembangan KEK ini mencapai 59,68 hektare. Namun, Direktur Utama PT Bumi Serpong Damai Tbk, Hermawan Wijaya, menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu dikoordinasikan dengan Dewan Nasional KEK.

"Kami masih berkoordinasi dengan Dewan Nasional KEK untuk membahas berbagai hal terkait fasilitas, regulasi pajak, perizinan, dan berbagai hal lainnya untuk menarik para tenant yang akan berinvestasi di KEK ini," ungkap Hermawan Wijaya dalam keterangannya di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (6/3/2025). Proses koordinasi ini bertujuan untuk memastikan KEK BSD dapat beroperasi secara optimal dan menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor kesehatan di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Banten berharap penyelesaian KEK BSD ini tidak hanya akan mengurangi biaya pengobatan warga yang selama ini memilih berobat ke luar negeri, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian daerah. Dengan infrastruktur yang memadai dan dukungan dari pemerintah pusat, KEK ini diharapkan mampu menjadi pusat layanan kesehatan terdepan di Indonesia dan menjadi rujukan bagi masyarakat Indonesia dan bahkan internasional.

Tantangan dan Harapan

Meskipun terdapat optimisme yang tinggi, tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Koordinasi yang intensif dengan Dewan Nasional KEK sangat penting untuk memastikan regulasi yang mendukung dan menarik investor. Selain itu, perlu dipastikan bahwa layanan kesehatan yang ditawarkan di KEK BSD mampu bersaing dengan layanan kesehatan di luar negeri, baik dari segi kualitas maupun harga. Keberhasilan KEK BSD dalam mencapai tujuannya akan bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pihak swasta, dan para profesional kesehatan.