Bantahan Bertubi-Tubi: Isu Pengunduran Diri Sri Mulyani dan Dampak Potensialnya terhadap Ekonomi Indonesia

Beredarnya isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Prabowo Subianto beberapa waktu lalu telah memicu gelombang spekulasi dan kekhawatiran di kalangan publik dan pelaku pasar. Isu tersebut muncul di tengah berbagai tantangan ekonomi, termasuk efisiensi anggaran dan polemik seputar Coretax, yang menjadi fokus utama Kementerian Keuangan. Meskipun Sri Mulyani sendiri awalnya memilih untuk tidak memberikan komentar, hanya tersenyum simpul saat ditanya awak media, berbagai pihak bergegas membantah kabar tersebut.

Ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi salah satu pihak yang secara tegas membantah isu tersebut. Dasco, yang mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke pemerintah, menyatakan tidak ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ia menekankan pertemuan antara Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu berlangsung dalam suasana penuh keakraban, dan menyebut isu pengunduran diri tersebut tidak berdasar dan hanya akan mengganggu ketenangan, khususnya menjelang bulan Ramadan. Dasco kembali menegaskan hal yang sama beberapa hari kemudian, menyatakan bahwa Sri Mulyani tidak akan mundur, dan menekankan kekuatan fiskal Indonesia.

Senada dengan Dasco, pihak Istana Kepresidenan melalui Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hariqo Satria Wibawa, juga membantah keras isu tersebut. Hariqo menyatakan tidak ada pernyataan resmi terkait pengunduran diri Sri Mulyani, dan menegaskan bahwa beliau masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, mengingatkan pentingnya verifikasi sebelum menyebarkan informasi.

Setelah satu pekan diliputi misteri, Sri Mulyani akhirnya secara langsung membantah isu pengunduran dirinya. Dalam konferensi pers Hasil Lelang SUN, beliau menegaskan komitmennya untuk tetap bekerja sebagai Menteri Keuangan dan melanjutkan tugasnya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan program pembangunan nasional melalui pengelolaan APBN yang efektif dan bertanggung jawab.

Namun, pertanyaan mengenai potensi dampak pengunduran diri Sri Mulyani tetap menjadi perhatian. Ekonom Senior Core Indonesia, Hendri Saparini, mengungkapkan bahwa mundurnya seorang Menteri Keuangan, khususnya di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, akan menimbulkan gejolak dan spekulasi negatif, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menekankan pentingnya respons tepat dari Istana Kepresidenan untuk memulihkan kepercayaan publik dan meredam dampak negatif yang mungkin terjadi. Hendri menyarankan agar pemerintah menjelaskan konteks pengunduran diri tersebut, bila memang terjadi, sebagai dinamika umum pemerintahan, dan lebih penting lagi, untuk menyampaikan kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menawarkan perspektif lain. Menurutnya, isu tersebut mungkin muncul sebagai respons atas penurunan penerimaan pajak akibat Coretax atau efisiensi belanja pemerintah yang berisiko mengurangi layanan publik. Ia menambahkan bahwa pasar mungkin menyambut positif pengunduran diri tersebut jika penggantinya lebih kompeten. Namun, Bhima mengingatkan potensi reaksi negatif pasar jika pengganti Sri Mulyani dianggap kurang kompeten atau sarat dengan nuansa nepotisme.

Kesimpulannya, meskipun isu pengunduran diri Sri Mulyani telah dibantah oleh berbagai pihak, potensi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tetap menjadi perhatian serius. Kejelasan, transparansi, dan respons yang tepat dari pemerintah sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.