Transjabodetabek: Integrasi Transportasi Jabodetabek dalam 100 Hari Pertama Kepemimpinan Pramono-Rano

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, tengah mengebut realisasi perluasan jaringan Transjakarta hingga mencakup wilayah Jabodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Program yang diberi nama Transjabodetabek ini merupakan janji kampanye pasangan tersebut dan menjadi program prioritas 100 hari pertama pemerintahan mereka. Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, menegaskan komitmen ini, menyatakan bahwa implementasi Transjabodetabek akan terealisasi dalam jangka waktu tersebut. Meskipun detail jadwal masih dalam pembahasan, kepastian akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Upaya integrasi transportasi ini membutuhkan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta bersama PT Transjakarta tengah berkoordinasi erat dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), untuk pengurusan perizinan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan secara intensif dengan Dinas Perhubungan (Dishub) di masing-masing wilayah penyangga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi Transjabodetabek dan terselesaikannya berbagai persyaratan administratif yang dibutuhkan.

Sebagai langkah persiapan, PT Transjakarta telah memulai uji coba teknis di sejumlah rute baru yang direncanakan akan beroperasi. Uji coba ini difokuskan pada aspek teknis operasional, seperti pengecekan lintasan, penentuan posisi halte, pengukuran waktu tempuh (travel time), serta perkiraan jumlah armada yang dibutuhkan. Welfizon menjelaskan bahwa uji coba saat ini belum melibatkan pengangkutan penumpang. PT Transjakarta telah menerima izin uji coba dari BPTJ untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan uji coba ini.

Langkah perluasan layanan Transjakarta hingga ke wilayah Jabodetabek juga sejalan dengan visi Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses transportasi umum yang lebih luas bagi warga Jabodetabek yang beraktivitas di Jakarta. Dengan adanya Transjabodetabek diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta setiap harinya, sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas.

Untuk menjamin implementasi program Transjabodetabek berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub). Pergub ini akan mengatur berbagai aspek terkait operasional Transjabodetabek, mulai dari teknis operasional hingga aspek hukum dan regulasi lainnya. Penyiapan Pergub ini menjadi langkah krusial dalam memastikan keberlanjutan dan legalitas program Transjabodetabek.

Integrasi transportasi publik di wilayah Jabodetabek menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas penduduk. Keberhasilan program Transjabodetabek akan menjadi tolok ukur efektifitas kerjasama antar pemerintah daerah dalam menciptakan solusi transportasi terpadu yang berkelanjutan bagi masyarakat Jabodetabek.