Menteri Pigai Bantah Keras Kembalinya Dwifungsi TNI dalam Revisi UU

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, dengan tegas membantah isu yang beredar terkait kemungkinan kembalinya dwifungsi TNI dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI. Beliau menyatakan bahwa anggapan tersebut hanyalah imajinasi dan mustahil terjadi. Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat ditemui awak media di Kampus Universitas Nusaputra Sukabumi pada Rabu (19/3/2025).

"Tidak ada itu (dwifungsi ABRI), tidak mungkin. Itu hanya imajinasi belaka, sangat tidak mungkin, mustahil," tegas Pigai. Ia menekankan bahwa RUU TNI yang tengah dibahas tidak memuat satupun pasal atau substansi yang mengarah pada sistem dwifungsi seperti yang pernah diterapkan pada era Orde Baru. Pigai secara gamblang membantah asumsi yang berkembang di masyarakat mengenai revisi UU tersebut.

Pigai juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebutkan revisi UU TNI hanya akan mengubah tiga pasal. Menurut Pigai, pernyataan tersebut tidak relevan dengan isu dwifungsi. "Kok (dibilang) mengubah negara? Ada enggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi ABRI di MPR ada enggak? Bagaimana bisa mempengaruhi kebijakan politik dan regulasi di parlemen tanpa adanya fraksi ABRI di MPR dan DPR? Bagaimana caranya (mengubah negara)? Perubahan tata kelola negara dilakukan di parlemen melalui fraksi. Ada gak fraksi ABRI?" tanya Pigai retoris.

Ia menilai, protes dan penolakan terhadap RUU TNI yang diiringi opini tentang kembalinya dwifungsi ABRI atau perubahan mendasar negara, hanyalah ulah segelintir pihak yang tidak memiliki pekerjaan dan kelompok buzzer. "Itu orang yang hidupkan (opini hadirnya dwifungsi ABRI atau mengubah negara), itu orang-orang nggak ada kerjaan. Itu memang cuma kelompok buzzer menurut saya," imbuh Pigai.

Sebelumnya, aksi protes telah dilakukan oleh tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan pada Sabtu (15/3/2025). Mereka mendatangi rapat Panja Revisi UU TNI di Fairmont Hotel, Jakarta, membentangkan poster penolakan dan menyuarakan keprihatinan terkait pembahasan revisi UU tersebut di lingkungan hotel. Dalam video yang beredar, terdengar jelas penolakan mereka terhadap kemungkinan dihidupkannya kembali sistem dwifungsi ABRI dalam RUU TNI.

Kesimpulannya, Menteri Pigai secara tegas menyangkal isu kembalinya dwifungsi ABRI, menyebutnya sebagai imajinasi belaka dan tidak berdasar. Beliau juga mempertanyakan logika di balik penolakan tersebut, menyatakan bahwa isu tersebut dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu dan kelompok buzzer.