Gelombang Demonstrasi Tolak Revisi UU TNI Mulai Membanjiri Area Gedung DPR

Jakarta - Suasana di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini (20/03/2025) mulai diwarnai aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menentang revisi Undang-Undang (UU) TNI. Massa aksi, yang mulai berdatangan sejak pukul 10.30 WIB, membawa serta aspirasi penolakan mereka terhadap perubahan yang diusulkan dalam RUU tersebut.

Puluhan demonstran tiba menggunakan beberapa angkutan umum berwarna biru, dan sebuah mobil pikap yang dilengkapi pengeras suara menjadi pusat orasi. Mobil tersebut bertuliskan "Suara Rakyat," menjadi simbol representasi aspirasi yang mereka bawa. Setibanya di lokasi, massa langsung membentangkan spanduk yang secara ironis mendukung pengesahan RUU TNI, namun dengan nada sindiran sebagai bentuk penolakan terhadap revisi yang dianggap kontroversial. Spanduk tersebut bertuliskan “Aksi Damai dalam Rangka Mendukung RUU TNI Mendesak DPR RI dan Pemerintah Segera Mengesahkan RUU TNI demi Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Koordinator aksi lapangan mengarahkan massa untuk berkumpul di area tengah, dekat dengan mobil orasi, guna memudahkan penyampaian aspirasi dan menjaga ketertiban selama demonstrasi berlangsung. "Semua ayo berkumpul di tengah," seru koordinator lapangan, memastikan aksi berjalan teratur dan terkoordinasi.

Aparat Keamanan Siaga Penuh, Lalu Lintas Terpantau Lancar

Kehadiran massa aksi di depan Gedung DPR mendapat respons dari aparat keamanan. Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi, mengawasi jalannya demonstrasi dan memastikan keamanan serta ketertiban tetap terjaga. Kendati demikian, hingga saat ini, lalu lintas di depan Gedung DPR masih terpantau lancar dan belum ada penutupan jalan yang dilakukan. Arus kendaraan baik mobil maupun sepeda motor masih dapat melintas di depan gedung parlemen tanpa hambatan berarti. Tidak ada indikasi kemacetan di sekitar area demonstrasi.

Untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa ini, sebanyak 5.021 personel gabungan dikerahkan. Pasukan pengamanan terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya. Penempatan personel dilakukan di sejumlah titik strategis di sekitar Gedung DPR RI, dengan fokus utama mencegah massa aksi memasuki area dalam gedung parlemen.

Fokus Aksi: Penolakan terhadap Perluasan Kewenangan TNI?

Meski tuntutan spesifik belum secara gamblang disampaikan dalam orasi awal, kuat dugaan bahwa aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap potensi perluasan kewenangan TNI yang mungkin terkandung dalam revisi UU TNI. Kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara TNI dan kepolisian, serta potensi dilibatkannya militer dalam urusan sipil, menjadi isu utama yang diangkat oleh berbagai elemen masyarakat sipil dalam beberapa waktu terakhir. Aksi unjuk rasa ini menjadi salah satu kanal untuk menyampaikan aspirasi penolakan tersebut kepada para pembuat kebijakan di Gedung DPR.

Aksi demonstrasi diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari. Aparat keamanan terus melakukan pemantauan dan pengamanan untuk memastikan aksi berjalan damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sementara itu, perwakilan dari DPR RI diharapkan dapat memberikan respons terhadap aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi, sehingga dialog konstruktif dapat terjalin demi mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak.