Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumumkan rencana penyediaan 25 ribu unit rumah bagi pekerja sektor informal di berbagai daerah di Indonesia. Program ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil, pekerja konstruksi, dan kelompok pekerja mandiri lainnya untuk memiliki hunian yang layak.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan karena tidak memiliki slip gaji atau pendapatan tetap. Penyerahan simbolis rumah-rumah ini dijadwalkan akan dilakukan pada akhir April, dengan target kehadiran Presiden Prabowo Subianto.

"Kami akan melakukannya di bulan April ya akhir April kita siapkan paling tidak sekitar 25.000 unit. Ya ini akan kita buat sekitar tanggal 25 April," ujar Menteri Maruarar Sirait, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Rumah-rumah yang akan disalurkan berlokasi di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahap awal, sekitar 1.000 unit rumah akan diserahkan secara simbolis kepada para penerima manfaat.

Skema Pembiayaan Inovatif

Salah satu tantangan utama dalam program ini adalah bagaimana memfasilitasi pembiayaan bagi pekerja informal yang umumnya tidak memiliki dokumen penghasilan standar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bekerja sama dengan perbankan, khususnya Bank Tabungan Negara (BTN), untuk menerapkan skema pembiayaan yang inovatif.

BTN akan melakukan survei langsung ke tempat usaha calon pembeli untuk menilai kelayakan mereka berdasarkan omzet dan potensi penghasilan. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses perumahan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem perbankan formal.

"BTN waktu di Serang dua minggu lalu tidak punya slip gaji tuh Pak Nixon bisa kasih tukang bakso ya Pak Nixon, tukang sayur bisa dapat. Itu kan terobosan, dia nggak punya gaji tuh," ujar Menteri Maruarar Sirait di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor.

Program ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan rumah bukan hanya hak bagi pegawai negeri, TNI, atau POLRI, tetapi juga bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang status pekerjaan mereka. Dengan adanya skema pembiayaan yang inklusif, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri.

Berikut adalah daftar wilayah yang menjadi target program ini:

• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Sulawesi Selatan
• Sumatera Selatan
• Kalimantan Selatan
• Nusa Tenggara Barat

Dengan adanya program ini diharapkan membantu para pekerja informal memiliki rumah sendiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka.