Perseteruan di DPRD Medan: Adu Mulut Berujung Ricuh Fisik Antara Dua Anggota Dewan
Konflik Internal DPRD Medan Memanas: Perkelahian Dipicu Persoalan Nama
Medan - Kantor DPRD Medan menjadi saksi bisu sebuah insiden memalukan yang melibatkan dua anggotanya, David Roni Sinaga dan Dodi Robert Simangunsong. Peristiwa yang mencoreng citra lembaga legislatif ini dipicu oleh kesalahpahaman sepele terkait penyebutan nama "Dodi".
Menurut keterangan David Roni Sinaga, kejadian bermula usai rapat dengar pendapat di Komisi III pada hari Selasa, 13 Maret 2025. Saat dirinya berada di toilet, Dodi Robert Simangunsong menghampirinya dengan nada tinggi dan sikap konfrontatif.
"Dia (Dodi) tiba-tiba datang dan mengatakan kepada saya dengan nada keras agar saya tidak bersikap sombong," ungkap David, anggota Fraksi PDI-P, melalui sambungan telepon pada Kamis (20/3/2025).
Merasa tidak melakukan kesalahan apapun, David mencoba menanyakan alasan kemarahan Dodi. Dari situlah terungkap bahwa Dodi merasa tersinggung karena namanya kerap disebut oleh David dalam percakapan sehari-hari. Padahal, menurut David, penyebutan nama tersebut murni kebetulan karena salah seorang staf di Komisi III juga memiliki nama yang sama, yaitu Dodi.
"Kebetulan ada staf kami di komisi yang juga bernama Dodi. Jadi, namanya sama dengan dia (Dodi Robert Simangunsong). Dia (Dodi Robert Simangunsong) memprotes hal itu," jelas David.
"Saya jadi bingung, kenapa jadi tidak boleh memanggil nama Dodi?" imbuhnya.
Perdebatan yang semakin sengit antara keduanya akhirnya berujung pada aksi saling dorong. David mengaku dirinya didorong oleh Dodi hingga pin yang tersemat di bajunya terjatuh. Beruntung, petugas keamanan (Satpam) segera tiba di lokasi dan berhasil melerai keduanya sebelum Dodi sempat melakukan serangan lebih lanjut.
"Sejujurnya, saya tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia (Dodi) datang ke kamar mandi dengan gaya seperti ingin menelan orang," tutur David.
David berharap insiden ini tidak mengganggu kondusivitas di lingkungan DPRD Medan dan koordinasi antaranggota dewan dapat terus berjalan dengan baik.
Insiden ini semakin menjadi sorotan publik setelah video perkelahian antara David Roni Ganda Sinaga dan Dodi Robert Simangunsong viral di media sosial. Dalam video yang beredar luas, terlihat keduanya terlibat adu mulut sengit yang kemudian berlanjut pada aksi saling dorong. Unggahan video tersebut disertai narasi yang menyebutkan, "Anggota dewan yang mulia, berantam di DPRD Medan. Adu cakap kotor, tendang-tendangan."
Kedua anggota dewan tersebut diketahui merupakan bagian dari Komisi III DPRD Medan. Badan Kehormatan DPRD Medan dikabarkan telah mengambil alih penanganan kasus ini dan akan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Kasus perkelahian ini menjadi perhatian serius di kalangan anggota DPRD Medan. Insiden ini tidak hanya mencoreng nama baik lembaga, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai etika dan profesionalisme para wakil rakyat. Badan Kehormatan DPRD Medan akan melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui kronologi kejadian secara rinci dan menentukan sanksi yang sesuai bagi kedua anggota dewan yang terlibat.
Beberapa pihak mendesak agar kedua anggota dewan tersebut diberikan sanksi tegas, termasuk kemungkinan pencopotan dari jabatan di komisi atau bahkan pemberhentian sebagai anggota DPRD. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang.
Sementara itu, sejumlah kalangan masyarakat sipil juga menyuarakan kekecewaan mereka atas perilaku tidak terpuji yang ditunjukkan oleh kedua anggota dewan tersebut. Mereka berharap agar para wakil rakyat dapat lebih menjaga etika dan moralitas serta fokus pada tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
Ke depannya, diharapkan DPRD Medan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya konflik internal di antara para anggotanya. Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan pemahaman yang lebih baik antaranggota dewan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Selain itu, penerapan kode etik yang lebih ketat dan penegakan sanksi yang tegas bagi pelanggar etika juga perlu dilakukan untuk menjaga integritas lembaga legislatif.
Disclaimer: Berita ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia pada tanggal publikasi. Perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini akan terus diperbarui.
Penulis: Tim Redaksi