Tragedi di Lampung: Penegakan Hukum Berujung Maut

Kabupaten Way Kanan, Lampung, diguncang peristiwa tragis yang menewaskan tiga anggota kepolisian. AKP (anumerta) Lusiyanto, Aipda (anumerta) Petrus, dan Briptu (anumerta) Ghalib gugur dalam tugas saat melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam ilegal di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, pada Senin, 17 Maret 2025. Insiden berdarah ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum di Indonesia. Ketiga polisi tersebut tewas akibat luka tembak di kepala.

Peristiwa ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Dr. Muhammad Fatahillah Akbar SH, seorang pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), mendesak agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan tegas. Dalam keterangannya yang dipublikasikan di laman resmi UGM, Fatahillah menekankan pentingnya penanganan yang serius mengingat keterlibatan oknum aparat dan penggunaan senjata api dalam aksi tersebut. "Pembunuhan ini harus diproses. Ditambah lagi dengan menggunakan senjata dan dilakukan oleh oknum. Harus diproses dengan tegas," ujarnya.

Penanganan Kasus Secara Koneksitas: Mengurai Benang Kusut Keterlibatan TNI dan Sipil

Fatahillah menyoroti kompleksitas kasus ini, terutama terkait potensi keterlibatan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menjelaskan bahwa meskipun Polri memiliki kewenangan penuh dalam menangani kasus perjudian, keterlibatan personel militer mengharuskan adanya mekanisme penanganan khusus. Menurutnya, jika tindak pidana dilakukan oleh militer, Polisi Militer (POM) yang berwenang menangani. Namun, jika terdapat kolaborasi antara sipil dan militer dalam suatu tindak pidana, maka penyelesaian perkara harus dilakukan secara koneksitas.

"Saya kira ini yang perlu dikawal. Bagaimana penanganan kasus pembunuhan. Jika hanya polisi militer, tetap harus terbuka juga prosesnya agar akuntabel," tegas Fatahillah. Proses koneksitas ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik dari kalangan sipil maupun militer, mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses hukum menjadi kunci untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Fokus pada Kewenangan dan Tanggung Jawab Lembaga

Lebih lanjut, Fatahillah mengingatkan tentang perbedaan fungsi dan tugas antara Polri dan TNI. Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberantas kejahatan, sementara TNI bertanggung jawab atas pertahanan dan penegakan kedaulatan negara. "Dalam kasus ini, judi sabung ayam sama sekali bukan wewenang TNI, tapi itu kewenangan Polri saja," jelasnya.

Klarifikasi mengenai kewenangan ini penting untuk menghindari tumpang tindih atau penyalahgunaan wewenang di lapangan. Keterlibatan TNI dalam kasus-kasus yang seharusnya menjadi ranah kepolisian dapat menimbulkan konflik dan memperburuk situasi. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua lembaga untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan profesional.

Perkembangan Terkini dan Upaya Penegakan Hukum

Tim gabungan TNI-Polri telah bergerak cepat mengamankan dua oknum TNI yang diduga sebagai pelaku penembakan. Keduanya kini ditahan di Mako Dandenpom Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, seorang warga sipil juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Langkah cepat ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan menyeret para pelaku ke pengadilan.

Kasus ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, penegakan disiplin internal, dan pengawasan yang ketat terhadap personel aparat penegak hukum menjadi sangat mendesak. Tragedi di Lampung ini harus menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Poin-poin penting dalam kasus ini:

• Tiga anggota Polri gugur saat penggerebekan judi sabung ayam.
• Pakar hukum UGM mendesak penuntasan kasus secara tegas dan transparan.
• Potensi keterlibatan oknum TNI mengharuskan penanganan secara koneksitas.
• Perbedaan kewenangan Polri dan TNI perlu diperjelas.
• Tim gabungan telah mengamankan terduga pelaku.

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan, serta menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.