Evaluasi Bendungan Ciawi dan Sukamahi Pasca Banjir Jabodetabek: Fokus BNPB Tetap pada Penanganan Darurat

Evaluasi Bendungan Ciawi dan Sukamahi Pasca Banjir Jabodetabek: Fokus BNPB Tetap pada Penanganan Darurat

Bencana banjir yang melanda wilayah Jabodetabek sejak Senin malam, 3 Maret 2025, telah menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas infrastruktur pengendalian banjir, termasuk peran Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Meskipun dampak banjir masih menjadi fokus utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyatakan rencana evaluasi komprehensif terhadap kedua bendungan tersebut setelah masa tanggap darurat berakhir.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa saat ini prioritas utama adalah penanganan darurat. Upaya evakuasi warga terdampak, pendistribusian logistik, dan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem menjadi fokus utama tim BNPB. "Penanganan darurat menjadi prioritas utama," tegas Abdul Muhari dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025). "Setelah fase tanggap darurat selesai, barulah kita akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian banjir ini, termasuk menganalisis kinerja infrastruktur pengendalian banjir yang ada, seperti Bendungan Ciawi dan Sukamahi."

Abdul Muhari menekankan bahwa kajian efektivitas kedua bendungan dalam mereduksi dampak banjir di Jabodetabek akan dilakukan secara cermat dan detail setelah situasi darurat teratasi. Proses evaluasi ini akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan bendungan tersebut. Hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk peningkatan sistem pengendalian banjir di masa mendatang.

Bendungan Ciawi dan Sukamahi, yang merupakan bendungan kering (dry dam) berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dirancang untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sistem pengendalian banjir ini, menurut data Kementerian PUPR, berupa rangkaian yang dimulai dari Bendungan Ciawi, kemudian Bendungan Sukamahi, dilanjutkan dengan Bendungan Katulampa, Pintu Air Depok, dan berakhir di Pintu Air Manggarai. Mekanisme kerja sistem ini, dan kontribusinya dalam meredam debit air yang masuk ke Jakarta selama banjir baru-baru ini, akan menjadi fokus utama dalam evaluasi yang akan dilakukan BNPB.

Evaluasi tersebut akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kapasitas tampung bendungan, efisiensi sistem drainase, hingga koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sistem pengendalian banjir. Informasi detail mengenai debit air yang ditampung, waktu pengoperasian bendungan, dan data hidrologi lainnya akan dianalisis untuk memastikan evaluasi yang akurat dan objektif. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi dampak banjir di wilayah Jabodetabek di masa mendatang.

BNPB berkomitmen untuk memastikan transparansi dalam proses evaluasi ini dan akan menyampaikan hasil temuan secara terbuka kepada publik. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penyebab banjir dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, evaluasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan respons terhadap bencana banjir di masa mendatang.

Langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan BNPB meliputi:

  • Penyelesaian tahap tanggap darurat bencana banjir Jabodetabek.
  • Pengumpulan data dan informasi terkait kinerja Bendungan Ciawi dan Sukamahi selama banjir.
  • Analisis data hidrologi dan debit air yang masuk ke sistem pengendalian banjir.
  • Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya.
  • Penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian banjir.
  • Sosialisasi hasil evaluasi kepada publik.