Inklusi Keuangan Jadi Fokus Utama Pemerintah, Bank BUMN Diminta Proaktif

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada bank-bank BUMN untuk mempercepat inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Mahendra menjelaskan bahwa fokus utama dari inisiatif ini adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos), subsidi, dan berbagai program bantuan pemerintah lainnya dapat dilakukan secara langsung dan tepat sasaran melalui rekening bank. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyaluran dana bantuan, serta mengurangi potensi penyimpangan.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh bantuan sosial, subsidi, dan program sosial lainnya dapat langsung diterima oleh pihak yang berhak melalui rekening masing-masing," ujar Mahendra. "Oleh karena itu, bank-bank BUMN memiliki peran krusial dalam memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank."

Percepatan Literasi Keuangan untuk Optimalkan Pemanfaatan Rekening

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa selain memperluas akses keuangan, pemerintah juga mendorong peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memiliki rekening bank, tetapi juga mampu memanfaatkan fasilitas perbankan secara optimal dan memahami risiko investasi.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga memahami cara memanfaatkan rekening tersebut untuk berbagai keperluan, termasuk investasi," kata Airlangga. "Oleh karena itu, kami akan terus mendorong program-program literasi keuangan agar masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan mereka."

Rapat terbatas di Istana Kepresidenan dihadiri oleh sejumlah direktur utama bank BUMN, termasuk:

• Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu
• Direktur Utama BRI, Sunarso
• Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi
• Direktur Utama Bank BNI, Royke Tumilaar

Kehadiran para petinggi bank BUMN ini menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.

Target Ambisius: Tingkatkan Persentase Masyarakat dengan Akses Perbankan

Saat ini, sekitar 89% masyarakat Indonesia telah memiliki akses ke fasilitas perbankan. Namun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka ini dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi. Pemerintah menyadari bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan berkontribusi pada pembangunan nasional.