Wamendagri Instruksikan Forkopimda Ambil Sikap Tegas Terhadap Ormas Anarkis

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya ketegasan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh Indonesia dalam menanggapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan tindakan anarkis. Seruan ini disampaikan di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kosambi, Kota Bandung pada Sabtu (22/3/2025), sebagai respons terhadap maraknya laporan terkait aktivitas ormas yang meresahkan, khususnya menjelang dan selama bulan Ramadhan.

"Kami mendorong agar teman-teman kepala daerah dengan aparatur di daerah masing-masing, termasuk Forkopimda, bersikap tegas," ujar Bima Arya. Ia menambahkan bahwa tindakan tegas ini diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan kekhusyukan ibadah Ramadhan.

Wamendagri juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk tindakan anarkis dan premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas kepada aparat penegak hukum. Laporan dari masyarakat sangat penting untuk membantu pemerintah dan aparat dalam menindak tegas pelaku pelanggaran hukum.

"Warga silakan melaporkan apabila ada pungutan-pungutan liar. Jangan mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadhan. Jangan melakukan hal-hal yang mengoyak kebersamaan. Jadi, semua kita letakkan dalam koridor hukum," tegasnya.

Apresiasi Tindakan Tegas Pemkab Garut dan Pentingnya Pembinaan Ormas

Bima Arya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Garut atas tindakan tegasnya dalam menertibkan ormas yang melakukan sweeping terhadap warung makan yang buka di siang hari selama bulan Ramadhan. Ia menegaskan bahwa sweeping bukanlah kewenangan ormas, melainkan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan peraturan daerah (Perda) yang berlaku.

"Sweeping itu bukan tugas ormas, menegakkan ketertiban Perda adalah tanggung jawab pemerintah daerah dengan Pol PP-nya. Jadi, semua letakkan dalam koridor hukum," jelasnya.

Lebih lanjut, Bima Arya menyoroti pentingnya pembinaan terhadap ormas. Ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor pemicu tindakan premanisme dalam ormas adalah masalah ekonomi, terutama menjelang hari raya Idul Fitri, di mana beberapa ormas kerap meminta tunjangan hari raya (THR) kepada instansi pemerintah.

"Ini PR kita bersama jangka panjang, pendataan dan pembinaan ormas ini penting sekali, penting sekali. Kami akui ini hal yang harus dibenahi bersama karena memang biasanya mencuat ketika Ramadhan menjelang Lebaran karena ada kebutuhan-kebutuhan," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Wamendagri menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun mekanisme pendataan dan pembinaan ormas yang lebih efektif. Pembinaan ini diharapkan dapat mencegah ormas melakukan tindakan anarkis dan premanisme di masa mendatang.

"Jadi, menurut kami penting kita berbicara bukan hanya penegakan hukum, tetapi diiringi juga pembinaan. Jadi, kepala daerah harus sabar, harus sabar membina komunikasi dengan semua," kata Bima Arya.

Langkah Mitigasi dan Pembinaan Ormas Kedepan

Pemerintah pusat akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah untuk merumuskan langkah-langkah mitigasi dan pembinaan ormas yang komprehensif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi masyarakat selama bulan Ramadhan dan seterusnya.

Inisiatif ini diharapkan dapat menekan potensi konflik dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas ormas berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Poin-poin penting:

• Forkopimda harus tegas terhadap ormas anarkis.
• Masyarakat diimbau melapor tindakan premanisme ormas.
• Sweeping adalah wewenang pemerintah daerah (Satpol PP).
• Pembinaan ormas penting untuk mencegah anarkisme.
• Faktor ekonomi menjadi pemicu tindakan premanisme ormas.
• Pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama membina ormas.