Membangun rumah di lahan yang berdempetan dengan bangunan lain membutuhkan kehati-hatian ekstra. Salah satu praktik yang kerap dilakukan adalah menumpang tembok rumah tetangga. Meskipun tampak praktis, tindakan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, baik secara perdata maupun pidana.

Risiko Perdata: Gugatan Ganti Rugi Akibat Kerusakan

Dalam banyak kasus perumahan, terutama model cluster, berbagi satu tembok dengan tetangga mungkin sudah menjadi hal yang lazim dan disepakati bersama. Namun, masalah muncul ketika seseorang baru membangun rumah dan tanpa izin menumpang tembok yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat menjadi celah bagi tetangga yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata.

Gugatan perdata dapat diajukan jika terjadi kerusakan akibat aktivitas pembangunan yang menumpang tembok. Misalnya, jika perbaikan talang air pada satu rumah menyebabkan kerusakan pada rumah yang lain karena tembok yang sama, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pasal 652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang kewajiban setiap pemilik pekarangan untuk mengatur atap rumahnya agar air hujan tidak jatuh ke pekarangan tetangga. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menjadi dasar gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi.

Ancaman Pidana: Penyerobotan Tanah dan Penggunaan Ilegal Properti

Selain risiko perdata, menumpang tembok tetangga tanpa izin juga dapat berimplikasi pada pidana. Jika seorang tetangga memaksa untuk membangun rumah dengan menumpang tembok rumah Anda, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah didefinisikan sebagai tindakan merebut atau menguasai tanah milik orang lain secara ilegal.

Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindakan melawan hukum terkait properti. Pasal ini mencakup tindakan menjual, menyewakan, menggadaikan, menukar, atau menjadikan properti milik orang lain sebagai tanggungan utang untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah. Ancaman hukuman bagi pelaku penyerobotan tanah adalah pidana penjara maksimal 4 tahun.

Selain itu, dapat diajukan pasal tambahan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960 Pasal 2 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin dari pemilik atau kuasanya. Pelanggaran terhadap Perppu ini dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 3 bulan.

Kesimpulan

Sebelum memutuskan untuk menumpang tembok tetangga saat membangun rumah, penting untuk mempertimbangkan implikasi hukumnya. Mendapatkan izin dari tetangga dan membuat kesepakatan tertulis adalah langkah bijak untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Jika tidak memungkinkan, sebaiknya bangun tembok sendiri agar terhindar dari risiko gugatan perdata dan tuntutan pidana.

Penting untuk diingat: Informasi ini bersifat umum dan tidak menggantikan nasihat hukum dari profesional. Selalu konsultasikan dengan ahli hukum untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi spesifik Anda.

Poin Penting yang Perlu Diperhatikan:

• Izin Tetangga: Selalu dapatkan izin tertulis dari tetangga sebelum menumpang tembok.
• Kesepakatan Tertulis: Buat kesepakatan tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
• Konsultasi Hukum: Konsultasikan dengan ahli hukum untuk memahami implikasi hukum yang berlaku.
• Alternatif: Pertimbangkan membangun tembok sendiri sebagai solusi terbaik untuk menghindari masalah hukum.