Manuver Kontroversial: Trump Cabut Izin Keamanan Lawan Politik

Washington D.C. - Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi dengan mencabut izin keamanan sejumlah tokoh politik terkemuka, baik dari Partai Demokrat maupun Republik. Langkah ini, yang diumumkan pada Jumat (21/3/2025), disebut-sebut sebagai upaya untuk mempersempit ruang gerak lawan-lawan politiknya.

Target utama dalam pencabutan izin keamanan ini adalah mantan Wakil Presiden Kamala Harris, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dan mantan Presiden Joe Biden. Tindakan ini sejalan dengan memorandum yang dikeluarkan Trump, yang menyatakan bahwa memberikan akses informasi rahasia kepada individu-individu tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional.

"Saya telah memutuskan bahwa tidak lagi menjadi kepentingan nasional bagi individu-individu berikut untuk mengakses informasi rahasia," ujar Trump dalam memorandum tersebut.

Namun, daftar penerima pencabutan izin keamanan tidak berhenti pada tokoh-tokoh Demokrat. Nama-nama seperti mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, mantan anggota DPR dari Partai Republik Liz Cheney (yang dikenal sebagai kritikus vokal Trump), mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih era Biden, Jake Sullivan, dan pakar Rusia Fiona Hill, juga termasuk dalam daftar.

Mark Zaid, seorang pengacara keamanan nasional yang berbasis di Washington D.C. dan mewakili para whistleblower, turut mengonfirmasi bahwa beberapa kliennya, termasuk Adam Kinzinger (mantan anggota DPR dari Partai Republik dan kritikus Trump), juga terkena dampak pencabutan izin keamanan ini. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang motivasi politik di balik tindakan tersebut.

Implikasi dan Reaksi

Pencabutan izin keamanan ini memiliki beberapa implikasi penting:

• Akses Terbatas ke Informasi Intelijen: Individu yang izin keamanannya dicabut tidak lagi memiliki akses ke informasi rahasia yang biasanya diberikan kepada pejabat tinggi negara.
• Potensi Hambatan dalam Konsultasi: Mantan pejabat, terutama mantan presiden, sering kali dimintai nasihat oleh pemerintahan saat ini terkait isu keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Pencabutan izin keamanan dapat menghambat proses konsultasi ini.
• Eskalasi Ketegangan Politik: Langkah ini semakin memperdalam polarisasi politik di Amerika Serikat dan memperburuk hubungan antara Trump dan lawan-lawan politiknya.

Langkah yang diambil Trump menuai kecaman dari berbagai pihak. Banyak yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan upaya untuk membungkam suara-suara kritis.

Preseden yang Kontroversial

Perlu dicatat bahwa pada tahun 2021, Joe Biden, saat menjabat sebagai presiden, juga mencabut izin keamanan Donald Trump. Langkah ini didasarkan pada kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan informasi rahasia oleh Trump setelah meninggalkan jabatannya. Tradisi pemberian akses intelijen kepada mantan presiden dengan tujuan memberikan nasihat kepada presiden petahana terkait keamanan nasional dan kebijakan luar negeri kini menjadi polemik.

Keputusan Trump untuk mencabut izin keamanan para tokoh politik ini semakin memperpanas tensi politik di Washington dan menimbulkan pertanyaan tentang batasan kekuasaan seorang presiden, terutama dalam menghadapi lawan-lawan politik.

Berikut daftar tokoh yang izin keamanannya dicabut:

• Kamala Harris (mantan Wakil Presiden)
• Hillary Clinton (mantan Menteri Luar Negeri)
• Joe Biden (mantan Presiden)
• Antony Blinken (mantan Menteri Luar Negeri)
• Liz Cheney (mantan anggota DPR)
• Jake Sullivan (mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih)
• Fiona Hill (pakar Rusia)
• Adam Kinzinger (mantan anggota DPR)