Pemkot Tarakan Bergerak Cepat Tangani Aduan THR Pekerja

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kota Tarakan mengambil langkah proaktif menanggapi aduan puluhan pekerja terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum mereka terima. Aduan ini mengindikasikan potensi pelanggaran hak-hak pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tarakan telah menerima laporan dari sejumlah pekerja yang merasa hak THR mereka diabaikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Merespon hal tersebut, Pemkot Tarakan bergerak cepat dengan melakukan mediasi antara pekerja dan perusahaan yang bersangkutan. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah-Langkah Mediasi dan Penegakan Hukum

Upaya mediasi yang dilakukan Pemkot Tarakan meliputi:

• Pengumpulan Data dan Verifikasi: Dinas Ketenagakerjaan mengumpulkan data lengkap terkait aduan pekerja, termasuk identitas pekerja, nama perusahaan, dan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka.
• Pemanggilan Perusahaan: Perusahaan yang diadukan dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait keterlambatan atau ketidakmampuan membayar THR.
• Negosiasi dan Mediasi: Pemerintah bertindak sebagai mediator untuk menjembatani komunikasi antara pekerja dan perusahaan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.
• Penegakan Hukum: Jika mediasi tidak berhasil dan perusahaan terbukti melanggar aturan terkait pembayaran THR, Pemkot Tarakan akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi administratif dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar.

Pentingnya Pembayaran THR Tepat Waktu

Pembayaran THR merupakan kewajiban perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. THR berfungsi sebagai tambahan penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pembayaran THR juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian daerah, karena meningkatkan daya beli masyarakat.

Keterlambatan atau ketidakmampuan perusahaan membayar THR dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah keuangan perusahaan atau kurangnya perencanaan yang matang. Namun, apapun alasannya, perusahaan tetap berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan semua perusahaan di wilayahnya mematuhi aturan terkait pembayaran THR. Melalui upaya mediasi dan penegakan hukum, Pemkot Tarakan berharap dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan melindungi hak-hak pekerja.

Imbauan Bagi Pekerja dan Perusahaan

Pemerintah Kota Tarakan mengimbau kepada seluruh pekerja yang merasa hak THR mereka dilanggar untuk segera melapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Selain itu, Pemkot Tarakan juga mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada pekerja mereka sebelum Hari Raya Idul Fitri.