Prioritas Diplomasi: Dubes RI untuk Korsel Fokus Investigasi Dugaan Pencurian Data KF-21

Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Cecep Herawan, menjadikan penanganan kasus dugaan pencurian data terkait program pesawat tempur KF-21 yang melibatkan insinyur Indonesia sebagai prioritas utama dalam masa jabatannya. Penegasan ini disampaikan setelah pelantikan dirinya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, menandai komitmen pemerintah Indonesia untuk segera menindaklanjuti isu yang berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

Cecep Herawan, usai menerima mandat dari Presiden Prabowo, menyatakan bahwa kasus yang melibatkan insinyur PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah menjadi perhatian serius. Arahan dari Presiden, melalui jajaran menteri Kabinet Merah Putih, memberikan landasan kuat bagi para duta besar untuk memetakan potensi kerjasama yang saling menguntungkan, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia. Dubes Cecep meyakini, pemetaan potensi kerjasama ini akan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan Indonesia di masa depan.

Kasus ini bermula dari tuduhan pemerintah Korea Selatan terhadap seorang insinyur Indonesia yang diduga menyimpan data pengembangan pesawat tempur KF-21 secara ilegal. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korea Selatan menuding insinyur tersebut menyimpan data sensitif dalam sebuah USB, yang kemudian memicu penyelidikan intensif yang melibatkan Badan Intelijen Nasional Korea Selatan. Insinyur yang bersangkutan saat ini dilarang meninggalkan Korea Selatan selama proses investigasi berlangsung.

KF-21 merupakan proyek ambisius kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dengan nilai investasi mencapai 8 miliar dolar AS. Kesepakatan awal mencakup produksi 120 unit jet tempur untuk Korea Selatan dan 48 unit untuk Indonesia. Insiden dugaan pencurian data ini berpotensi mengganggu kelancaran proyek strategis ini dan menuntut penanganan yang cermat dan transparan dari kedua belah pihak.

Prioritas utama Duta Besar Cecep adalah memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan, serta melindungi hak-hak warga negara Indonesia yang terlibat. Selain itu, ia juga akan berupaya untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah Korea Selatan guna menghindari kesalahpahaman dan menjaga kelangsungan kerjasama strategis antara kedua negara. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar terhadap kasus ini dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini secara konstruktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Berikut poin penting yang menjadi fokus Duta Besar Cecep Herawan dalam menangani kasus ini:

• Koordinasi Intensif: Membangun komunikasi yang erat dengan pemerintah Korea Selatan dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif.
• Pendampingan Hukum: Memastikan insinyur Indonesia yang terlibat mendapatkan pendampingan hukum yang memadai.
• Transparansi: Menjaga transparansi dalam proses investigasi dan memberikan informasi yang jelas kepada publik.
• Diplomasi: Membangun dialog yang konstruktif dengan pemerintah Korea Selatan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
• Perlindungan WNI: Memastikan hak-hak warga negara Indonesia dilindungi selama proses hukum berlangsung.

Dengan menjadikan kasus ini sebagai prioritas, Duta Besar Cecep Herawan menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas dan menjaga hubungan baik dengan Korea Selatan. Pemerintah Indonesia berharap, melalui kerjasama yang baik dan komunikasi yang terbuka, permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan, sehingga tidak mengganggu kelangsungan proyek KF-21 dan kerjasama strategis lainnya antara kedua negara.