BKPM Mengecam Pemerasan THR oleh Ormas: Ancam Investasi dan Lapangan Kerja

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan kecaman keras terhadap praktik pemerasan tunjangan hari raya (THR) yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) terhadap kalangan pengusaha. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, menegaskan bahwa tindakan premanisme ini berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia dan menghambat penciptaan lapangan kerja.

"Jika isu ini tidak ditangani dengan baik, akan menjadi kampanye hitam yang merugikan Indonesia," ujar Nurul Ichwan di Jakarta, Rabu (26/3/2025). Ia menjelaskan bahwa pengusaha enggan bisnisnya merugi akibat pungutan liar yang tidak jelas.

Ancaman Bagi Daya Saing dan Investasi

Nurul Ichwan menambahkan bahwa praktik pemerasan THR akan meningkatkan biaya produksi dan membuat harga produk Indonesia menjadi mahal. Hal ini akan mengurangi daya saing Indonesia di pasar global dan membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Investor akan lebih memilih negara lain yang memiliki iklim investasi yang lebih kondusif.

"Jika investor memilih berinvestasi di negara lain, maka lapangan kerja di Indonesia tidak akan terbuka. Oknum ormas yang melakukan pemerasan THR memiliki andil dosa atas tidak terciptanya lapangan kerja di Indonesia," tegasnya.

Apindo Mengeluhkan Pungutan Liar

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari pengusaha terkait isu pemerasan THR oleh oknum ormas. Ia menyebutkan bahwa pungutan liar ini mengganggu kemudahan berusaha di Indonesia. Padahal, pemerintah dan pengusaha sedang berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik modal ke dalam negeri.

"Praktik premanisme yang mengganggu dunia usaha ini sulit dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan," kata Shinta Kamdani. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya membantu menangani masalah ini.

Dampak Negatif Pemerasan THR oleh Ormas

Berikut adalah dampak negatif dari pemerasan THR oleh oknum ormas:

• Merusak iklim investasi di Indonesia
• Meningkatkan biaya produksi dan harga produk Indonesia
• Mengurangi daya saing Indonesia di pasar global
• Menghambat penciptaan lapangan kerja
• Menciptakan ketidakpastian bagi investor
• Mencoreng citra Indonesia di mata investor asing

Pemerintah Harus Bertindak Tegas

Pemerintah perlu bertindak tegas terhadap oknum ormas yang melakukan pemerasan THR. Tindakan tegas ini akan memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi investor. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya investasi bagi perekonomian Indonesia.

Dengan iklim investasi yang kondusif, Indonesia akan mampu menarik lebih banyak investasi asing dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.