Dedi Mulyadi Bela Kemitraan Pemprov Jabar-TNI: Tradisi Kemanusiaan yang Efektif dan Bermanfaat

Bandung, Jawa Barat - Mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara mengenai polemik kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan masalah sosial. Menanggapi berbagai kritik yang muncul, Dedi Mulyadi menekankan bahwa kemitraan semacam ini bukanlah hal baru dan telah terbukti efektif serta bermanfaat bagi masyarakat.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa inisiatif serupa telah ia terapkan sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta melalui program TNI Manunggal Satata Sariksa. Program ini melibatkan TNI dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Keterikatan undang-undang memang ada pada KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat). Tetapi, dari sisi fakta di lapangan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan TNI saat ini, seperti Karya Bhakti, TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), dan TNI Manunggal Sata Sariksa, sudah menjadi kegiatan rutin sejak saya menjabat sebagai bupati. Jadi, ini bukan persoalan baru," ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (25/03/2025).

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyoroti peran penting TNI dalam penanggulangan bencana. Ia mencontohkan keterlibatan TNI dalam mengatasi banjir di Bekasi dan Bogor, di mana personel TNI terjun langsung membantu evakuasi warga dan barang-barang tanpa menunggu terbitnya peraturan pemerintah.

"TNI turun membantu mengevakuasi ibu-ibu, barang-barang, bahkan ikut memadamkan kebakaran dengan seragam lengkap," ungkapnya.

Menurut Dedi Mulyadi, kerja sama dengan TNI, khususnya dalam bidang kemanusiaan, tidak perlu dipermasalahkan. Ia menekankan bahwa TNI memiliki rekam jejak yang panjang dalam membantu masyarakat yang terkena bencana.

"Jika Indonesia dalam keadaan darurat, terjadi bencana besar, rumah roboh, tebing longsor, banjir bandang, apakah TNI harus menunggu PP keluar baru mau turun tangan?" tanyanya retoris.

Ia menambahkan, selama kerja sama tersebut tidak melanggar undang-undang dan memberikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta manfaat bagi masyarakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

Bidang Kerja Sama yang Luas

Kerja sama antara Pemprov Jabar dan TNI AD mencakup berbagai bidang, termasuk:

• Infrastruktur: TNI dapat membantu menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur.
• Layanan Kesehatan: Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
• Akses Pasar: Membantu petani dan UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas.
• Akses Pendidikan: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.
• Penanggulangan Bencana Alam: Meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana alam.

Dedi Mulyadi berpendapat bahwa kemitraan ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, selama tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.