Presiden Prabowo Subianto hari ini, Rabu (26/3/2025), memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, terlihat pula Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Suahasil Nazara, dan Thomas Djiwandono.

Kedatangan Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani Indrawati terpantau memasuki kompleks Istana Kepresidenan melalui pintu Jalan Veteran. Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa agenda utama pertemuan adalah pembahasan terkait rancangan APBN 2026. “ (Membahas) APBN 2026,” ujar Airlangga singkat sebelum memasuki Istana.

Sri Mulyani Indrawati juga memberikan keterangan serupa. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah memulai proses penyusunan APBN untuk tahun anggaran 2026. Hasil penyusunan tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo untuk mendapatkan arahan dan persetujuan.

"Iya, mulai disusun ya. Lapor ke Bapak Presiden dulu," ungkap Sri Mulyani.

Rapat ini menjadi krusial mengingat APBN merupakan instrumen penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan mencapai target-target pembangunan nasional. Pembahasan APBN 2026 ini akan mencakup berbagai aspek, termasuk proyeksi pendapatan negara, alokasi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan, serta strategi untuk menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi makro.

Berikut poin penting yang dibahas dalam rapat:

• Proyeksi Pendapatan Negara: Pemerintah akan membahas proyeksi pendapatan negara dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
• Prioritas Anggaran: Rapat akan menentukan prioritas anggaran untuk berbagai sektor pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
• Defisit Anggaran: Pemerintah akan membahas strategi untuk mengendalikan defisit anggaran dan menjaga stabilitas fiskal.
• Asumsi Makroekonomi: Pembahasan akan mencakup asumsi makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah.

APBN 2026 diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembahasan yang matang dan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga, pemerintah optimis dapat menyusun APBN yang realistis, kredibel, dan berkelanjutan.