markdown Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, terlihat mendatangi Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat pada hari Rabu (26/3/2025). Kedatangan dua menteri kabinet tersebut mengindikasikan adanya pembahasan penting terkait penyusunan anggaran negara.

Fokus utama pertemuan adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Airlangga Hartarto mengkonfirmasi hal ini setibanya di Istana. "Kita ketahui pada saat di dalam, soal APBN 2026. KEM-PPKF," ujarnya kepada awak media.

Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa proses penyusunan APBN 2026 telah dimulai dan akan dilaporkan kepada Presiden sebelum dibahas lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Iya mulai disusun ya, kami lapor ke Pak Presiden dulu," kata Sri Mulyani singkat. Pertemuan ini menandai langkah awal dalam perencanaan keuangan negara untuk tahun mendatang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang akan memengaruhi alokasi anggaran. Penyusunan KEM-PPKF merupakan tahapan krusial dalam siklus APBN, karena akan menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan APBN (RAPBN).

APBN 2026 diharapkan dapat mengakomodasi berbagai prioritas pembangunan nasional, termasuk:

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia
• Pembangunan infrastruktur
• Pengembangan sektor ekonomi strategis
• Penguatan ketahanan pangan dan energi
• Peningkatan efisiensi birokrasi

Selain itu, APBN 2026 juga akan dirancang untuk mendukung stabilitas ekonomi makro dan menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai kebijakan, seperti intensifikasi penerimaan pajak, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan investasi.

Koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan sangat penting dalam penyusunan APBN yang kredibel dan realistis. KEM-PPKF akan menjadi panduan bagi seluruh kementerian/lembaga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan didanai dari APBN. Proses penyusunan APBN 2026 akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa APBN yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.