Prabowo Subianto Dorong Efisiensi BUMN: Struktur Komisaris Akan Dirombak dan Diisi Profesional

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perombakan signifikan dalam struktur komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Arahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan hal ini usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Presiden memberikan arahan yang jelas terkait struktur manajemen BUMN, khususnya di sektor perbankan. Beliau menekankan pentingnya merampingkan jumlah komisaris dan memastikan bahwa posisi-posisi tersebut diisi oleh individu-individu yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi," ujar Airlangga.

Penyesuaian Komposisi Komisaris Sesuai Kebutuhan

Airlangga menjelaskan bahwa komposisi komisaris di setiap BUMN akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di kancah global.

"Kita akan memastikan bahwa jumlah komisaris yang ada sesuai dengan kebutuhan riil emiten. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur yang lebih ramping dan efisien, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif," tambahnya.

Perampingan ini mencakup evaluasi jumlah direksi dan komisaris, dengan tujuan untuk menghindari struktur yang terlalu gemuk seperti sebelumnya. Pemerintah menekankan pentingnya proporsi yang ideal, di mana jumlah anggota dewan komisaris mencerminkan kebutuhan operasional dan strategis perusahaan. Dengan kata lain, pemerintah akan memprioritaskan kualitas daripada kuantitas dalam menunjuk individu untuk mengawasi dan membimbing BUMN.

Perwakilan Pemerintah dan Profesionalisme

Airlangga juga mengklarifikasi bahwa perampingan ini tidak akan serta merta menghilangkan perwakilan pemerintah dalam jajaran komisaris. Perwakilan dari kementerian terkait, Bank Indonesia (BI), atau lembaga pemerintah lainnya akan tetap dipertahankan untuk memastikan pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Namun, penekanan utama tetap pada pengisian posisi-posisi strategis dengan individu-individu yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan keahlian yang relevan.

"Arahan Presiden sangat jelas: kita harus menempatkan orang-orang profesional di posisi-posisi kunci. Jika ada perwakilan dari kementerian, keuangan, atau misalnya Kementerian Koperasi dan UKM untuk BRI, mereka harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan," tegas Airlangga.

Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Dengan struktur yang lebih ramping dan diisi oleh para profesional, BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.