Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan strategis terkait tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perbankan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Prabowo menginstruksikan perampingan jumlah komisaris dan direksi di bank-bank BUMN.

Arahan ini bertujuan untuk mengefisienkan birokrasi dan meningkatkan kinerja bank-bank BUMN. Penunjukan profesional sebagai direksi dan komisaris menjadi prioritas utama dalam restrukturisasi ini. Dengan struktur yang lebih ringkas dan diisi oleh tenaga ahli, diharapkan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

"Presiden memberikan arahan agar jumlah komisaris dibuat lebih ringkas dan diisi oleh kalangan profesional," kata Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (26/3/2025).

Menko Airlangga menambahkan bahwa pasar merespons positif langkah perampingan ini. Setelah Bank Mandiri, Bank BRI, dan bank BUMN lainnya mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan komposisi direksi dan komisaris yang baru, sentimen pasar menunjukkan peningkatan kepercayaan.

"Market melihat perampingan ini diterima dengan baik, baik dari sisi direksi maupun komisaris. Jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan," jelas Airlangga.

Meskipun terjadi perampingan, perwakilan dari instansi pemerintah seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tetap akan dipertahankan sebagai pengawas di dewan komisaris. Hal ini untuk memastikan pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap kinerja bank-bank BUMN.

Tujuan Perampingan Dewan Komisaris dan Direksi:

• Efisiensi Birokrasi: Mengurangi lapisan birokrasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.
• Peningkatan Profesionalisme: Memastikan posisi strategis diisi oleh individu dengan kompetensi dan pengalaman yang relevan.
• Respon Pasar Positif: Meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap kinerja BUMN.
• Pengawasan Efektif: Mempertahankan perwakilan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan struktur organisasi yang lebih ramping dan profesional, bank-bank BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.