DPR Tekankan Keselamatan dan Kesejahteraan Pengemudi Ojol, Desak Aplikator Perbaiki Sistem

Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pengemudi ojek online (ojol) menjadi sorotan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Rabu (5/3/2025) di Jakarta, Komisi V mendesak para aplikator—Gojek, Grab, dan Maxim—untuk memastikan kelaikan kendaraan dan meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengungkapkan keprihatinan atas data yang menunjukkan tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pengemudi ojol. Beliau menekankan perlunya langkah proaktif dari pihak aplikator untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.

"Data yang kami terima menunjukkan angka kecelakaan yang melibatkan mitra ojol masih tinggi," ungkap Lasarus. "Sementara revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih dalam proses, kami meminta para operator untuk memastikan bahwa semua mitra pengemudi memiliki kendaraan yang layak jalan dan memiliki kompetensi mengemudi yang memadai. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan di jalan raya." Selain kelaikan kendaraan, Komisi V juga menyoroti pentingnya pelatihan berkala bagi para pengemudi untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas. Usulan ini mencakup pelatihan defensif driving dan pemahaman peraturan lalu lintas yang komprehensif. Program ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi angka kecelakaan.

Anggota Komisi V DPR, Reni Astuti, menambah fokus pembahasan pada isu kesejahteraan pengemudi ojol. Reni menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem kemitraan yang diterapkan oleh para aplikator. Beliau mempertanyakan mekanisme pemotongan tarif yang dikeluhkan oleh para pengemudi. "Klaim kontribusi aplikator terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2 persen tidak akan terwujud tanpa kerja keras para pengemudi," tegas Reni. "Oleh karena itu, penting bagi aplikator untuk memastikan bahwa sistem pembagian pendapatan yang diterapkan adil dan tidak mengeksploitasi mitra pengemudi. Kami meminta penjelasan rinci mengenai mekanisme pemotongan tarif dan transparansi data terkait penghasilan para pengemudi." Reni juga mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh terkait keluhan para pengemudi mengenai pemotongan tarif yang dinilai melebihi aturan pemerintah. Hasil investigasi ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih pro-pengemudi.

RDPU ini menjadi forum penting bagi DPR untuk menyampaikan keprihatinan dan tuntutan terhadap para aplikator. Komisi V berharap langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pengemudi ojol. DPR akan terus memantau dan melakukan evaluasi terhadap upaya yang dilakukan oleh para aplikator untuk memastikan komitmen mereka dalam mengatasi permasalahan ini. Selain itu, DPR juga akan mempertimbangkan regulasi lebih lanjut untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pengemudi ojol di masa depan. Komitmen untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua pihak menjadi fokus utama dalam pembahasan ini.