Tunggakan Pembayaran LRT Jabodebek: Adhi Karya Tunggu Kepastian dari Pemerintah

PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kontraktor utama proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, hingga kini masih menunggu pembayaran tunggakan dari pemerintah senilai Rp2,2 triliun. Meskipun telah menerima pembayaran sebagian besar dari nilai kontrak sebesar Rp25,5 triliun, sisa pembayaran ini menimbulkan kekhawatiran terhadap arus kas perusahaan. Direktur Utama PT Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson, mengungkapkan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada 5 Maret 2025. Pernyataan ini disampaikan menyusul pembayaran terakhir yang diterima pada April 2024 sebesar Rp4,1 triliun, yang meliputi pekerjaan stasiun dan depo LRT Jabodebek Fase 1. Pembayaran tersebut, yang disalurkan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero), menandai selesainya seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pembangunan infrastruktur.

Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa total pembayaran yang telah diterima Adhi Karya untuk proyek LRT Jabodebek mencapai Rp23,3 triliun. Namun, selisih Rp2,2 triliun masih tertunggak dan menjadi fokus utama perusahaan. Menurut Mukhson, upaya untuk menagih tunggakan tersebut telah dilakukan melalui jalur komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Pertemuan-pertemuan telah dilaksanakan guna mencari solusi dan mekanisme pembayaran yang tepat. Beliau menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berupaya mendapatkan pembayaran yang masih tertunggak. Pihak Adhi Karya berharap agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini agar likuiditas perusahaan tetap terjaga dan tidak mengganggu operasional perusahaan di masa mendatang. Kejelasan terkait pembayaran tunggakan ini sangat krusial bagi Adhi Karya, mengingat proyek LRT Jabodebek merupakan salah satu proyek infrastruktur berskala besar yang menuntut investasi dan sumber daya yang signifikan.

Langkah-langkah yang telah diambil:

• Berkomunikasi langsung dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan untuk membahas mekanisme pembayaran.
• Melakukan RDP dengan Komisi VI DPR RI untuk menyampaikan permasalahan dan mencari solusi.
• Menunggu solusi pembayaran dari pemerintah.

Dampak Tunggakan:

Tunggakan pembayaran ini berpotensi memengaruhi arus kas Adhi Karya dan dapat berdampak pada proyek-proyek lain yang sedang dikerjakan perusahaan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini menjadi prioritas utama bagi Adhi Karya dan diharapkan pemerintah dapat memberikan kepastian segera.

Harapan ke Depan:

Adhi Karya berharap agar pemerintah segera menyelesaikan pembayaran tunggakan tersebut. Kejelasan terkait pembayaran ini sangat penting bagi keberlangsungan usaha dan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Selain itu, penyelesaian tunggakan ini juga akan memberikan dampak positif terhadap proyek infrastruktur lainnya di masa depan.