Pemerintah Bentuk Tim Khusus Atasi Banjir Jabodetabek: Sinergi Pusat dan Daerah Ditingkatkan

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] - Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret dalam upaya penanggulangan banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan Cianjur. Sebuah tim khusus telah dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mempercepat upaya pengendalian banjir di wilayah tersebut. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) ditunjuk sebagai ketua tim, menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menangani masalah ini.

Keputusan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor) yang membahas penanganan dan pengurangan risiko bencana banjir jangka pendek dan menengah. Rakor ini diadakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Kamis, 27 Maret 2025. Menteri Koordinator Bidang PMK, Pratikno, menekankan pentingnya sinergi, komprehensifitas, dan integrasi dari hulu ke hilir dalam pengendalian banjir Jabodetabek. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil, dianggap krusial untuk keberhasilan upaya ini.

"Kita akan segera membentuk tim yang bertugas merumuskan secara detail aksi konkret pencegahan risiko bencana di lapangan dan juga sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi," ujar Pratikno.

Strategi Komprehensif: Struktural dan Non-Struktural

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa pengendalian banjir akan dilakukan melalui dua pendekatan utama: struktural dan non-struktural. Penanganan struktural melibatkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir, sementara penanganan non-struktural fokus pada upaya pencegahan dan mitigasi berbasis masyarakat.

Upaya Struktural yang Dilakukan:

• Penyelesaian pembangunan tanggul di DKI Jakarta (sisa 16,5 km) dan Bekasi (memerlukan 19,6 km).
• Pembangunan kolam retensi di daerah aliran sungai Bekasi, Ciujung, dan Cidurian.
• Revitalisasi situ dan danau.
• Pembangunan Bendungan Ciawi Sukamahi, Sindangheula.
• Pengoperasian Pompa Sentiong.
• Penyelesaian Sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur-Kanal Banjir Barat.
• Pengendalian banjir pada Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, 3 Sungai Cikeas, Sungai Cileungsi, Sungai Sabi, dan Sungai Cidurian.

Upaya Non-Struktural yang Ditingkatkan:

• Pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai.
• Penertiban bangunan liar di sempadan sungai dan irigasi.
• Pembersihan sampah di prasarana pengendali banjir.
• Penelusuran tanggul kritis.
• Pengembangan Flood and Forecasting Early Warning System (FFEWS) atau Sistem Peringatan Dini Banjir.

Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah

Kementerian PU juga telah menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta Kementerian ATR/BPN. Pertemuan-pertemuan telah dilakukan untuk memperkuat kolaborasi dan menyelaraskan kebijakan dalam pengendalian banjir.

Hasil dari koordinasi ini adalah:

• Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) Sinergi Penanggulangan Banjir di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.
• Penyusunan Matriks Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Penanganan Banjir Kawasan Jabodetabek.
• Rencana revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk pengendalian banjir, daerah irigasi, situ, dan bendungan.

Fokus utama dalam koordinasi ini adalah menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah, mempercepat pembangunan tanggul, dan menata ruang wilayah secara terpadu untuk mendukung pengendalian banjir yang efektif dan berkelanjutan. Dengan pembentukan tim khusus dan peningkatan koordinasi lintas sektor dan daerah, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah banjir yang telah lama menjadi momok bagi warga Jabodetabek dan sekitarnya.