Anggota DPRD Pematangsiantar Dituding Lakukan Kekerasan Saat Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

Insiden dugaan kekerasan yang melibatkan seorang anggota DPRD Pematangsiantar terhadap mahasiswa saat aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang TNI, memicu sorotan tajam dari berbagai pihak. Video yang merekam peristiwa tersebut viral di media sosial, memicu gelombang kecaman dan tuntutan investigasi.

Peristiwa ini terjadi di tengah aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Senat di kompleks kantor DPRD Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Kamis (27/3/2025). Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh ketika terjadi aksi saling dorong antara massa mahasiswa dengan petugas Dalmas Polres Pematangsiantar di depan gedung DPRD.

Menurut keterangan saksi mata, kericuhan tersebut mengakibatkan beberapa mahasiswa mengalami luka-luka dan diamankan ke ruang sekretariat DPRD oleh aparat kepolisian dan Satpol PP. Salah seorang mahasiswa, Afriadi Lesmana, diduga menjadi korban pemukulan oleh anggota DPRD Pematangsiantar yang bernama Robin Januarto Manurung.

"Kawan kami Afriadi dipukul dalam keadaan dipiting dan tidak berdaya. Dia dipukul di bagian kepala," ungkap Yuda Situmorang, rekan Afriadi, kepada awak media. Yuda mengecam tindakan yang dilakukan oleh Robin Manurung, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar. Ia menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa lanjutan sebagai bentuk protes atas kejadian tersebut.

Bantahan Anggota DPRD dan Permintaan Klarifikasi Ditunda

Menanggapi tuduhan tersebut, Robin Manurung membantah telah melakukan pemukulan terhadap mahasiswa. Ia mengklaim bahwa dirinya hanya berusaha mengarahkan mahasiswa tersebut ke ruang sekretariat DPRD karena kondisinya yang terlihat lemas.

"Enggak lah kalau memukul, tanganku mengarah supaya dia ke ruang sekretariat DPRD karena dia sudah lemas," jelas Robin.

Robin juga menyatakan bahwa dirinya telah diperintahkan oleh pimpinan DPRD untuk menunda memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait insiden tersebut untuk sementara waktu.

Reaksi dan Tuntutan dari Kalangan Mahasiswa

Insiden ini menuai reaksi keras dari kalangan mahasiswa. Mereka mengecam tindakan represif yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan dan anggota DPRD. Mereka juga menuntut agar kasus ini diusut tuntas dan pelaku kekerasan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berikut adalah poin-poin tuntutan dari Aliansi BEM dan Senat:

• Mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan anggota DPRD terhadap mahasiswa.
• Menuntut agar pelaku kekerasan diproses hukum secara transparan dan akuntabel.
• Meminta DPRD Pematangsiantar untuk memberikan klarifikasi resmi dan meminta maaf atas insiden tersebut.
• Menjamin keamanan dan kebebasan berekspresi bagi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.

Investigasi dan Proses Hukum

Kasus ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang. Investigasi yang independen dan transparan perlu dilakukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Proses hukum yang adil dan berimbang juga menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan aparat penegak hukum.

Insiden ini menjadi catatan kelam dalam sejarah demokrasi di Pematangsiantar dan menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga etika, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.