Dedi Mulyadi Klaim Pemberantasan Premanisme THR di Jawa Barat Berhasil Tekan Permintaan Ilegal
Jawa Barat Sukses Tekan Premanisme THR, Investasi Diharapkan Meningkat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengklaim bahwa upaya pemberantasan premanisme terkait Tunjangan Hari Raya (THR) di wilayahnya telah membuahkan hasil positif. Klaim ini didasarkan pada laporan yang diterimanya dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga kota, yang menunjukkan penurunan signifikan dalam permintaan THR ilegal dari pihak-pihak yang tidak berhak.
"Saya mendapat laporan dari seluruh Jawa Barat, dari tingkat Desa, Kelurahan, Kabupaten, sampai Kota. Mereka menyampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi tekanan untuk memberikan THR kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya," ujar Dedi Mulyadi usai shalat Idul Fitri di Lapangan Gasibu, Bandung, Senin (31/3/2025).
Menurut Dedi, penurunan permintaan THR ilegal ini merupakan dampak dari komitmennya untuk memerangi premanisme, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ia menekankan bahwa aksi premanisme, yang seringkali berkedok permintaan THR, telah meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi di Jawa Barat.
"Praktik-praktik seperti ini meresahkan. Banyak investor yang akhirnya mengurungkan niat untuk berinvestasi karena merasa tidak aman dan terganggu dengan adanya permintaan-permintaan yang tidak jelas," tegasnya.
Dedi Mulyadi juga menyoroti peran media sosial dalam menciptakan kondisi yang kondusif di Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
"Penggunaan media sosial yang positif telah membantu kami mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan. Kesadaran warga terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan juga semakin meningkat," jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi menyinggung tentang berkurangnya aktivitas oknum organisasi masyarakat (ormas) dan wartawan yang kerap meminta THR secara paksa, yang sering disebut "wartawan bodrek." Ia mengindikasikan bahwa upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat telah membuat mereka enggan melakukan praktik tersebut.
Implikasi Positif dan Harapan Kedepan
Keberhasilan menekan premanisme THR ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Jawa Barat. Dengan berkurangnya gangguan dan pungutan liar, investor akan merasa lebih aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Hal ini, pada gilirannya, akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Upaya pemberantasan premanisme akan terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang Hari Raya Idul Fitri, tetapi juga sepanjang tahun.
Dedi Mulyadi berharap, dengan terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif, Jawa Barat akan semakin menarik bagi investor dan menjadi daerah yang maju dan sejahtera.
Daftar Poin Penting:
- Penurunan signifikan permintaan THR ilegal di Jawa Barat.
- Komitmen Dedi Mulyadi dalam memberantas premanisme.
- Dampak positif pada iklim investasi.
- Peran media sosial dalam menciptakan kondisi kondusif.
- Berkurangnya aktivitas oknum ormas dan "wartawan bodrek".
- Harapan akan peningkatan investasi dan kesejahteraan masyarakat.