Indef Kritisi Respons Lambat Pemerintah Terhadap Kebijakan Tarif Impor AS

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti kurangnya keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebijakan tarif impor timbal balik yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pembatalan konferensi pers yang seharusnya dihadiri oleh sejumlah menteri penting.

"Pembatalan respons dari pemerintah menunjukkan pembiaran dan kurangnya urgensi dalam menanggapi kebijakan ini," ujar Andry, Jumat (4/4/2025).

Andry menyoroti beberapa indikasi lain yang menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap hubungan dagang dengan AS, termasuk lamanya kekosongan posisi Duta Besar Indonesia untuk Washington DC. Posisi ini telah kosong selama hampir dua tahun sejak Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.

"Kekosongan representatif di AS menunjukkan bahwa pemerintah kurang menganggap AS sebagai mitra dagang potensial atau strategis," tambahnya.

Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan AS terus mengalami surplus yang signifikan. Pada tahun 2024, surplus perdagangan nonmigas mencapai 16,84 miliar dolar AS, dengan ekspor Indonesia ke AS tercatat sebesar 26,31 miliar dolar AS dan impor dari AS sebesar 9,46 miliar dolar AS.

Komoditas Unggulan Penyumbang Surplus

Beberapa komoditas utama yang menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia antara lain:

• Perlengkapan elektrik
• Pakaian dan aksesoris rajutan
• Alas kaki

Andry menekankan bahwa pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perlu memahami implikasi kebijakan tarif AS terhadap produk-produk Indonesia, terutama produk industri padat karya.

Instruksi Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah strategis dalam menanggapi tarif timbal balik AS. Instruksi ini disampaikan melalui keterangan tertulis yang diunggah di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Namun, Indef menilai respons yang ada belum cukup konkret dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam melindungi kepentingan ekonomi Indonesia di pasar AS.