markdown KUALA LUMPUR - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan serangkaian pertemuan penting di Kuala Lumpur, Malaysia, guna membahas strategi regional dalam menghadapi potensi dampak kebijakan tarif resiprokal yang digulirkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Fokus utama dari kunjungan ini adalah membangun koordinasi yang solid di antara negara-negara anggota ASEAN.

Pada hari pertama kunjungannya, Airlangga mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri I Malaysia, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pembicaraan difokuskan pada perkembangan terkini terkait kebijakan tarif AS dan potensi implikasinya terhadap ekonomi kawasan. Keesokan harinya, Airlangga diterima langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di kantornya di Putrajaya. Pertemuan dengan PM Anwar menjadi krusial mengingat Malaysia memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2025.

"Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2025, memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong penguatan kerja sama di antara seluruh negara anggota ASEAN. Hal ini diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons terhadap kebijakan tarif resiprokal AS," ujar Airlangga dalam keterangan persnya. Ia menambahkan bahwa posisi strategis ASEAN di kawasan Indo-Pasifik dapat menjadi kekuatan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan global.

PM Anwar Ibrahim menyambut baik inisiatif Indonesia dan menekankan pentingnya kerja sama dari seluruh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan daya saing Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan. "Kami akan memanfaatkan sepenuhnya hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan perdagangan, melibatkan pengusaha dari kedua negara di berbagai sektor terkait," tegas Anwar. Dalam pertemuan tersebut, PM Anwar didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri (MITI) Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz.

Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Airlangga langsung mengadakan pertemuan bilateral dengan MITI Tengku Zafrul. Kedua menteri membahas strategi lebih lanjut untuk memperkuat ekonomi regional ASEAN di tengah ketidakpastian global.

"Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, persatuan ASEAN bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan. Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama," kata Zafrul. Ia dan Airlangga sepakat bahwa ASEAN perlu memiliki suara yang lebih kuat dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Indonesia dan Malaysia berencana untuk memaksimalkan manfaat dari Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) untuk meningkatkan perdagangan timbal balik dan menjajaki potensi perjanjian kerja sama lainnya dengan Amerika Serikat.

Airlangga menekankan perlunya sinkronisasi di antara negara-negara ASEAN, mengingat dampak kebijakan tarif impor AS dirasakan oleh sebagian besar anggota. Ia menyerukan upaya kolektif untuk membangun komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan pemerintah AS.

Kedua negara mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan signifikan terhadap dinamika perdagangan global. Meskipun menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan Malaysia tetap percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Kedua negara berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi mereka sambil mempertahankan hubungan perdagangan yang kuat dengan Amerika Serikat. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun respons terpadu ASEAN terhadap potensi dampak negatif dari kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh negara-negara maju. Kedepannya diharapkan akan ada forum lanjutan untuk membahas lebih detail terkait kebijakan tarif resiprokal ini.

Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas dalam pertemuan:

• Penguatan kerja sama ASEAN dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif AS.
• Peningkatan daya saing Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan.
• Pemanfaatan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) antara Indonesia dan Malaysia.
• Sinkronisasi kebijakan di antara negara-negara ASEAN.
• Pembangunan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan pemerintah AS.