Gelombang Kekhawatiran Melanda Kepri: Tarif AS Ancam Industri Solar PV dan Ribuan Pekerja

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk impor, khususnya panel surya atau Solar PV, telah memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pelaku industri di Kepulauan Riau (Kepri). Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) secara lantang menyuarakan potensi dampak negatif yang bisa menghantam Kepri, wilayah yang selama ini menjadi salah satu penyumbang ekspor signifikan ke Negeri Paman Sam.

Akhmad Ma’ruf, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional, mengungkapkan bahwa Kepri, yang berkontribusi sebesar 25% terhadap ekspor langsung ke AS, berada di ambang kerugian besar jika pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah mitigasi yang efektif. Sektor manufaktur Solar PV menjadi sorotan utama karena rentan terhadap dampak tarif baru yang mencapai 32%.

"Industri Solar PV di Kepri ini sangat penting bagi perekonomian kita. Jika tarif ini tetap berlaku, kita bisa kehilangan ribuan pekerjaan dan investasi yang sudah berjalan," ujar Ma'ruf.

Dampak Signifikan pada Industri dan Tenaga Kerja

Dari data yang dihimpun Kadin, terdapat 26 perusahaan manufaktur Solar PV yang beroperasi di Kepri, dengan nilai ekspor ke AS mencapai 350 juta dolar AS per bulan. Industri ini juga menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja langsung dan 30.000 tenaga kerja tidak langsung. Kenaikan tarif AS secara signifikan mengancam keberlangsungan operasional perusahaan-perusahaan ini, yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Bayangkan saja, 40.000 orang terancam kehilangan mata pencaharian. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial yang serius," tegas Ma'ruf.

Rekomendasi Strategis Kadin untuk Pemerintah

Menyadari potensi dampak buruk yang mengintai, Kadin telah mengajukan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah untuk mengatasi tantangan ini. Beberapa poin utama yang disoroti antara lain:

• Harmonisasi Regulasi Perdagangan: Kadin mendesak pemerintah untuk segera mempercepat harmonisasi regulasi terkait perizinan impor, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), registrasi ekspor, sertifikasi Halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif oleh AS. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih adil dan kompetitif.
• Penguatan Pendekatan Bilateral: Pemerintah diharapkan memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah AS untuk mencari solusi atas hambatan perdagangan yang ada. Dialog dan negosiasi yang konstruktif diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.
• Status Khusus untuk BBK: Kadin mengusulkan agar Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas, diberikan perhatian khusus dan dipertimbangkan untuk menjadi "Foreign Trade Zone" dengan status "Privileged Foreign Status". Hal ini penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.
• Perhatian pada Persaingan dengan Malaysia: Kadin mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya Johor-Singapore Special Economic Zone. Malaysia saat ini mendapatkan tarif yang lebih rendah untuk ekspor Solar PV ke AS, yang berpotensi mengalihkan produksi dari Batam ke Malaysia.
• Percepatan Perizinan Investasi: Kadin mendorong percepatan perizinan investasi melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus. Hal ini diharapkan dapat menarik investasi baru dan mempertahankan investasi yang sudah ada.

Harapan untuk Masa Depan Industri Kepri

Kadin meyakini bahwa dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, dapat tetap menjadi pusat industri yang berkembang pesat. Pemerintah dan pelaku industri perlu bersinergi untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Kami optimis bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, kita bisa mengatasi tantangan ini dan menjadikan Kepri sebagai pusat industri yang lebih kuat dan berdaya saing," pungkas Ma'ruf.