Presiden Prabowo Luruskan Fokus RUU TNI: Perpanjangan Usia Pensiun Pati TNI Jadi Prioritas Utama

Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait fokus utama dari revisi Undang-Undang (UU) TNI yang tengah bergulir. Dalam sebuah forum diskusi dengan pemimpin redaksi media nasional, Prabowo menegaskan bahwa inti dari RUU TNI adalah untuk memperpanjang usia pensiun bagi sejumlah perwira tinggi (Pati) TNI. Penjelasan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang beredar terkait agenda tersembunyi di balik revisi UU tersebut.

"Substansi utama dari RUU TNI ini sebenarnya adalah penyesuaian usia pensiun bagi beberapa perwira tinggi," ungkap Prabowo, seperti yang dikutip dari kanal YouTube Harian Kompas pada Senin, 7 April 2025. Pernyataan ini menjadi sorotan utama, mengingat RUU TNI telah memicu perdebatan publik yang cukup intens dalam beberapa waktu terakhir.

Lebih lanjut, Prabowo secara tegas membantah anggapan bahwa RUU TNI bertujuan untuk menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru. Menurutnya, isu dwifungsi ABRI sudah tidak relevan dengan konteks dan dinamika sosial politik saat ini. Ia menekankan bahwa TNI akan tetap fokus pada tugas pokoknya sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan negara, tanpa mencampuri urusan politik praktis.

"Tidak ada niatan sedikit pun dari TNI untuk kembali pada dwifungsi. Itu omong kosong. Saya tegaskan, TNI tidak punya niat ke arah sana," tegas Kepala Negara dengan nada meyakinkan.

Prabowo juga menjelaskan bahwa RUU TNI bertujuan untuk melegalkan penempatan personel militer aktif pada jabatan-jabatan sipil tertentu yang selama ini memang sudah diisi oleh anggota TNI. Ia mencontohkan beberapa lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan SAR Nasional (Basarnas) yang secara historis melibatkan personel militer dalam operasionalnya.

"Hanya beberapa lembaga yang memang diizinkan untuk diisi oleh personel militer. Intelijen, penanggulangan bencana alam, Basarnas, itu sudah berlangsung sejak lama. Ini hanya proses formalisasi. Selain itu, ada juga posisi jaksa pidana militer di kejaksaan dan kamar militer di Mahkamah Agung. Semua penempatan itu memiliki dasar dan justifikasi yang jelas," paparnya.

Dengan demikian, Prabowo berharap agar masyarakat dapat memahami secara utuh substansi dari RUU TNI dan tidak terjebak dalam informasi yang keliru atau tendensius. Ia meyakinkan bahwa RUU ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara.

Poin-poin penting yang ditekankan Prabowo dalam penjelasannya:

• Fokus utama RUU TNI adalah perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.
• Tidak ada niatan untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
• Legalisasi penempatan personel militer pada jabatan sipil tertentu yang relevan.
• Tujuan RUU adalah meningkatkan efektivitas dan profesionalisme TNI.

Prabowo berharap, dengan penjelasan ini, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang komprehensif dan objektif terhadap RUU TNI, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau interpretasi yang menyimpang dari maksud dan tujuan sebenarnya.