Presiden Prabowo Subianto Menepis Kekhawatiran Dwifungsi ABRI dalam Revisi UU TNI

Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait sejumlah isu kontroversial yang mewarnai enam bulan masa kepemimpinannya. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang pembahasannya dinilai tergesa-gesa dan memicu kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.

Dalam wawancara eksklusif yang digelar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari Minggu, 6 April 2025, Prabowo secara tegas membantah adanya agenda tersembunyi di balik revisi UU TNI. Ia menekankan bahwa fokus utama revisi ini adalah untuk memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi TNI.

"Inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi," ujar Prabowo seperti dikutip dari tayangan YouTube Harian Kompas pada hari Senin, 7 April 2025. Prabowo menilai bahwa masa jabatan para perwira tinggi TNI, termasuk para bintang empat di pucuk pimpinan, seringkali terlalu singkat. Hal ini dinilai kurang ideal dalam upaya pembenahan dan peningkatan kinerja organisasi TNI.

Fokus pada Peningkatan Efektivitas Organisasi TNI

Menurut Prabowo, perpanjangan usia pensiun ini akan memberikan kesempatan bagi para perwira tinggi untuk berkontribusi lebih optimal bagi organisasi. Ia mengilustrasikan bahwa seringkali seorang perwira tinggi baru saja memahami tugas dan tanggung jawabnya, namun kemudian harus pensiun karena batasan usia.

"Waktu dia untuk kariernya, begitu mau dipakai, usia habis. Bagaimana bisa kita punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun?" tanya Prabowo retoris.

Prabowo juga menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak akan membuka celah bagi TNI untuk kembali terlibat dalam ranah sipil di luar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Ia menjelaskan bahwa jika ada anggota TNI yang ditempatkan di instansi sipil seperti intelijen, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mahkamah Agung, atau kejaksaan, maka mereka wajib pensiun dini.

"Enggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Nonsense itu," tegas Prabowo.

Menepis Kekhawatiran Militerisme

Selain isu dwifungsi ABRI, kekhawatiran akan munculnya kembali praktik militerisme juga menjadi perhatian publik terkait revisi UU TNI. Namun, Prabowo kembali menepis anggapan tersebut dengan mempertanyakan definisi militerisme itu sendiri.

"Militerisme apa? Militerisme apa?" tanya Prabowo.

Ia mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan objektif dalam menilai peran TNI di tengah masyarakat. Prabowo menunjuk pada hasil survei yang secara konsisten menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap TNI.

Berdasarkan survei periodik Litbang Kompas yang dirilis pada 24 Januari 2025, sebanyak 94,2 persen responden menyatakan bahwa TNI merupakan institusi yang memiliki citra yang baik. Tren kepercayaan publik terhadap TNI juga terus meningkat sejak era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga saat ini.

"Lembaga apa yang paling dipercaya rakyat sekarang?" tanya Prabowo, yang kemudian dijawab "TNI" oleh salah seorang pemimpin redaksi yang hadir.

Prabowo menjelaskan bahwa tingginya kepercayaan publik terhadap TNI disebabkan oleh kedekatan TNI dengan masyarakat. Ia mencontohkan peran aktif TNI dalam penanggulangan bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh, serta dalam mendukung operasi keamanan selama arus mudik dan balik Lebaran, Natal, dan tahun baru.

"Jadi jangan salah. Kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Karena apa?" imbuhnya.

Komitmen pada Supremasi Sipil

Prabowo juga menegaskan komitmennya terhadap supremasi sipil. Ia mengatakan bahwa selama ini para pimpinan TNI-lah yang berperan penting dalam membawa para prajurit kembali ke barak setelah era reformasi.

"Yang bawa kembali ke TNI (barak) itu siapa? Pemimpin-pemimpin TNI sendiri. Ya, kita sadar waktu itu. Pak Wiranto, Pak (Susilo Bambang) Yudhoyono, Pak Agus Wirahadikusumah, termasuk saya. Saya yang dorong," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dirinya selalu tunduk pada supremasi sipil dan terus berupaya untuk membuktikannya. Oleh karena itu, ia meyakinkan bahwa tidak ada satu pun pasal dalam revisi UU TNI yang mengarah pada kembalinya dwifungsi ABRI.

"Enggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on, nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI," tegas Prabowo.

"Jadi menurut saya UU TNI itu non-issue. Enggak ada niat (dwifungsi). Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil (di luar ketentuan UU) pensiun dini," imbuh Kepala Negara.

Dengan penegasan ini, Prabowo berharap dapat meredakan kekhawatiran dan spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait revisi UU TNI. Ia mengajak semua pihak untuk melihat revisi ini sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.