Jusuf Kalla: Indonesia Tak Perlu Panik Hadapi Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat

Jakarta - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangannya terkait kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara eksklusif, JK menyampaikan bahwa Indonesia tidak perlu terlalu khawatir terhadap dampak signifikan dari kebijakan tersebut, terutama dalam hal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri.

"Indonesia tidak perlu terlalu panik dengan kebijakan tarif impor AS," tegas Jusuf Kalla. Menurutnya, meskipun tarif impor yang dikenakan oleh AS mencapai 32 persen, dampaknya terhadap Indonesia diperkirakan tidak akan terlalu besar, hanya sekitar 10 persen. JK menjelaskan bahwa angka tersebut didasarkan pada perhitungan proporsional, mengingat kontribusi Indonesia dalam perdagangan dengan AS.

Strategi Negosiasi dan Diplomasi

Lebih lanjut, JK menekankan pentingnya strategi negosiasi dan diplomasi dalam menghadapi kebijakan tarif impor AS. Ia melihat kebijakan ini sebagai tekanan untuk negosiasi, mirip dengan taktik dalam transaksi jual beli dimana harga awal dinaikkan untuk membuka ruang perundingan. JK menyarankan agar Indonesia tidak mengikuti langkah China yang langsung membalas dengan tarif serupa.

"Posisi Indonesia berbeda dengan China, jadi respon kita juga harus berbeda," ujarnya. JK menyoroti bahwa barang-barang yang dijual di ritel besar AS didominasi oleh produk China, sehingga Indonesia perlu mengambil pendekatan yang lebih hati-hati.

Sebagai alternatif, JK mengusulkan agar pemerintah Indonesia fokus pada klarifikasi terkait barang-barang AS yang dijual di Indonesia dan dikenakan pajak hingga 64 persen. Klarifikasi ini penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan perdagangan.

Dampak Terhadap Industri Manufaktur

Jusuf Kalla meyakinkan bahwa kebijakan tarif impor AS tidak akan berdampak besar pada sektor industri manufaktur di Indonesia. Ia memahami bahwa PHK adalah langkah terakhir yang akan diambil oleh perusahaan, karena baik pemerintah maupun pengusaha tidak menginginkan hal tersebut terjadi kecuali perusahaan benar-benar merugi.

Ia mengimbau pemerintah untuk terus melakukan pengawasan terhadap industri dan pelaku usaha agar mereka tetap bertahan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dukungan dan insentif yang tepat dapat membantu perusahaan melewati masa sulit ini.

Fokus pada Solusi Jangka Panjang

Meskipun kebijakan tarif AS berpotensi mempengaruhi produk-produk Indonesia yang bersaing dengan barang lokal di pasar AS, Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia perlu fokus pada strategi jangka panjang. Ia menyarankan agar Indonesia tidak terburu-buru membalas kebijakan tarif AS, melainkan lebih fokus pada upaya negosiasi dan diplomasi.

"Kebijakan ini sarat dengan unsur politis, jadi kita harus fokus pada solusi yang menguntungkan kedua pihak," tegas Kalla. Dengan pendekatan yang hati-hati dan terukur, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih baik dan menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Respons Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia, melalui rapat virtual yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, telah menyatakan bahwa Indonesia tidak akan merespons kebijakan tarif AS dengan menerapkan tarif balasan seperti yang dilakukan China. Pemerintah memilih jalur diplomasi dan negosiasi demi mencari solusi yang saling menguntungkan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan kedua negara dan menjaga iklim investasi serta stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan asosiasi, untuk merumuskan strategi bersama.

Surat resmi terkait penerapan tarif baru sedang disiapkan dan dijadwalkan untuk dikirim sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Selain itu, pemerintah juga tengah merencanakan strategi untuk menghadapi pembukaan pasar Eropa, yang menjadi pasar terbesar kedua setelah China dan AS.

Dengan kombinasi diplomasi yang cerdas dan dukungan terhadap industri dalam negeri, Indonesia diharapkan dapat melewati tantangan kebijakan tarif impor AS dengan sukses dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.