Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan jaminan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diawasi secara ketat untuk mencegah praktik korupsi dan laporan yang tidak akurat atau yang dikenal dengan istilah 'asal bapak senang' (ABS).

Penegasan ini disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari Minggu (6/4/2025). Prabowo menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah membangun sistem pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan program MBG berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi anak-anak Indonesia.

Sistem Pengawasan Berlapis

Prabowo mengungkapkan bahwa BGN memiliki tim manajer yang terlatih dan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan program MBG secara real-time. Setiap hari pada pukul 16.00, para manajer ini wajib melaporkan perkembangan program secara daring kepada koordinator mereka. Laporan-laporan ini kemudian diolah dan dievaluasi untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

"Kita punya manajer-manajer ini adalah sarjana yang kita sudah didik. Dan, BGN itu punya sistem. Tiap jam 4 sore, semua manajer laporan online. Ada koordinator. Tata-tata laporan. Tiap sore jam 4," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga melibatkan Komando Distrik Militer (Kodim), kepolisian, pemerintah daerah (camat, bupati), dan kepala sekolah dalam pengawasan program MBG. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme check and balances yang efektif dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Peran Kejaksaan Agung

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana juga telah meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan terhadap program MBG. Permintaan ini didasari oleh besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini, yaitu mencapai Rp 171 triliun pada tahun 2025. BGN menyadari bahwa mereka tidak mampu mengawasi program sebesar ini sendirian dan membutuhkan bantuan dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung.

Antisipasi Kendala di Lapangan

Prabowo menyadari bahwa pelaksanaan program MBG di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Ia mencontohkan beberapa kendala yang mungkin terjadi, seperti pemadaman listrik yang dapat merusak bahan makanan yang disimpan di lemari pendingin. Untuk mengatasi masalah seperti ini, Prabowo menekankan pentingnya respons cepat dari para manajer program. Jika terjadi masalah, manajer harus segera bertindak untuk mengganti makanan yang rusak dengan makanan lain yang layak konsumsi.

Evaluasi Berkelanjutan

Pengawasan yang ketat juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG secara berkelanjutan. Evaluasi ini akan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar program MBG dapat mencapai tujuannya secara optimal, yaitu meningkatkan gizi anak-anak Indonesia dan menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas.

Daftar Pihak yang Terlibat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Berikut adalah daftar pihak yang terlibat dalam pengawasan program makan bergizi gratis:

• Badan Gizi Nasional (BGN)
• Manajer Program MBG
• Koordinator Program MBG
• Komando Distrik Militer (Kodim)
• Kepolisian
• Camat
• Bupati
• Kepala Sekolah
• Kejaksaan Agung

Dengan sistem pengawasan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, Prabowo Subianto berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anak-anak Indonesia.