Presiden Prabowo Dorong Reformasi Kebijakan TKDN: Fleksibilitas dan Realisme Sebagai Prioritas

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] - Presiden Prabowo Subianto menyerukan perubahan signifikan dalam kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menekankan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis. Arahan ini disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 8 April 2025, dan ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global.

Presiden Prabowo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penerapan TKDN yang kaku dan dipaksakan justru dapat merugikan Indonesia dalam persaingan ekonomi internasional. Beliau menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk merevisi aturan TKDN agar lebih adaptif dan memberikan insentif yang menarik bagi pelaku industri.

"Kita harus realistis. TKDN yang dipaksakan justru membuat kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju dengan TKDN yang fleksibel, mungkin diganti dengan insentif," ujar Presiden Prabowo, menekankan pentingnya keseimbangan antara semangat nasionalisme dan kebutuhan untuk bersaing di pasar global.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa semangat nasionalisme tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi. Beliau menyampaikan bahwa walaupun TKDN pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung industri lokal, implementasi yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif.

"TKDN itu niatnya baik, yaitu nasionalisme. Saudara-saudara mungkin sudah lama mengenal saya, dan tahu bahwa saya adalah seorang nasionalis sejati. Namun, nasionalisme tidak boleh menghalangi kita untuk bersaing," tegasnya.

Menurut Presiden Prabowo, masalah TKDN bukan hanya sekadar regulasi, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, solusi yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dan memenuhi standar TKDN yang realistis.

"Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik," paparnya.

Implikasi Kebijakan dan Langkah Selanjutnya

Arahan Presiden Prabowo ini mengindikasikan perubahan besar dalam strategi pemerintah terkait pengembangan industri dalam negeri. Dengan fokus pada fleksibilitas dan realisme, diharapkan industri Indonesia dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan mampu bersaing secara efektif di tingkat global. Insentif yang direncanakan akan menjadi daya tarik bagi perusahaan untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal tanpa merasa terbebani oleh regulasi yang ketat.

Perubahan kebijakan TKDN ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, teknologi, dan energi. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, perusahaan akan memiliki lebih banyak ruang untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan kompetitif.

Berikut poin-poin penting dari arahan Presiden Prabowo:

• Revisi Kebijakan TKDN: Mengubah aturan TKDN menjadi lebih fleksibel dan realistis.
• Insentif: Mengganti pendekatan pemaksaan TKDN dengan pemberian insentif bagi perusahaan yang menggunakan komponen lokal.
• Daya Saing: Meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.
• Nasionalisme: Menyeimbangkan semangat nasionalisme dengan kebutuhan untuk bersaing secara ekonomi.
• Pendidikan dan Teknologi: Meningkatkan kualitas pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri.

Langkah selanjutnya adalah menunggu implementasi dari instruksi Presiden Prabowo oleh Kemenko Perekonomian. Diharapkan revisi aturan TKDN ini akan segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.