Kemendagri Siapkan Retret Kedua untuk Kepala Daerah: Penguatan Disiplin dan Harmonisasi Program Pusat-Daerah Jadi Prioritas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menggelar retret lanjutan bagi para kepala daerah dalam waktu dekat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari retret sebelumnya yang telah dilaksanakan pada bulan Februari lalu. Retret kali ini akan memberikan penekanan khusus pada peningkatan disiplin kepala daerah serta sinkronisasi program pembangunan daerah dengan Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Retret kedua ini akan segera dilaksanakan, kemungkinan dalam dua atau tiga minggu ke depan," ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025). Menurutnya, evaluasi dari berbagai kejadian, termasuk kasus izin ke luar negeri yang melibatkan Bupati Indramayu Lucky Hakim, menjadi salah satu pendorong utama diadakannya retret ini. Kasus tersebut menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi kepala daerah.

Materi dan Fokus Retret

Retret kedua ini dirancang untuk memperkuat pemahaman kepala daerah mengenai:

• Tugas Pokok, Kewajiban, dan Larangan: Sesi ini akan membahas secara mendalam mengenai batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh seorang kepala daerah. Tujuannya adalah untuk meminimalisir pelanggaran administratif dan etika yang dapat merugikan daerah dan negara.
• Asta Cita Presiden Prabowo Subianto: Retret ini akan menjadi wadah untuk mensosialisasikan dan menjabarkan Asta Cita, visi pembangunan nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Diharapkan, kepala daerah dapat memahami dan mengimplementasikan program-program yang selaras dengan Asta Cita di wilayah masing-masing.
• Sinergi dan Sinkronisasi Program: Retret ini akan mendorong terjalinnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui diskusi dan workshop, kepala daerah akan dibekali dengan strategi untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional, sehingga tercipta sinergi yang optimal.

Lokasi dan Peserta

Kemendagri masih mempertimbangkan beberapa opsi lokasi untuk pelaksanaan retret. Magelang dan beberapa daerah lain menjadi kandidat yang sedang dievaluasi. Retret ini direncanakan akan diikuti oleh ratusan kepala daerah, termasuk mereka yang baru terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada 2024. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan retret ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas pemerintahan daerah dan pembangunan nasional.