Reformasi Impor: Prabowo Hapus Kuota, Sri Mulyani Sambut Baik Dampak Positif Bagi Ekonomi Nasional

Jakarta – Kebijakan penghapusan kuota impor yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani menyatakan bahwa langkah ini akan membawa dampak positif signifikan bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan mengurangi beban birokrasi yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sri Mulyani, sistem kuota impor yang selama ini berlaku tidak memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara. Sebaliknya, sistem ini justru menambah kompleksitas transaksi, menimbulkan ketidakpastian dalam perdagangan, dan membuka peluang praktik-praktik yang kurang sehat. Selain penghapusan kuota, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya penertiban peraturan teknis (pertek) yang juga menjadi fokus perhatian Presiden Prabowo.

"Penghapusan kuota impor ini akan sangat menentukan perbaikan dari sisi impor-ekspor Indonesia," tegas Sri Mulyani.

Pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan proses perizinan dan tata kelola impor dengan memanfaatkan basis data dan teknologi informasi (IT). Dengan digitalisasi seluruh transaksi logistik impor, diharapkan waktu dan biaya logistik dapat ditekan secara signifikan. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dianggap menghambat kelancaran perdagangan. Pemerintah membuka kesempatan bagi semua pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan impor, tanpa adanya penunjukan eksklusif kepada perusahaan tertentu.

"Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh," ujar Prabowo.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merampingkan birokrasi, menciptakan kemudahan bagi pelaku usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

"Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar," kata Prabowo.

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian khusus adalah daging. Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk membuka peluang impor daging bagi semua pihak yang memenuhi syarat.

"Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja," tegas Prabowo, mengkritik praktik kuota impor yang dianggap tidak adil dan rentan terhadap praktik korupsi.

Dampak Positif Diharapkan:

• Peningkatan Efisiensi Perdagangan: Penghapusan kuota akan mempercepat proses impor dan ekspor, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.
• Pengurangan Beban Birokrasi: Penyederhanaan perizinan dan tata kelola impor akan mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha dan mempermudah investasi.
• Penciptaan Lapangan Kerja: Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kebijakan ini diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Peningkatan Penerimaan Negara: Dengan sistem impor yang lebih transparan dan efisien, diharapkan penerimaan negara dari sektor perdagangan akan meningkat.
• Keadilan dan Transparansi: Penghapusan kuota dan penertiban pertek akan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan transparan, serta mengurangi peluang praktik korupsi.

Kebijakan penghapusan kuota impor ini merupakan langkah penting dalam reformasi ekonomi Indonesia. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.