markdown Jakarta - Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) lalu, terus menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan klarifikasi terkait posisi PDI-P dalam pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan bahwa PDI-P memilih untuk berperan konstruktif di luar koalisi pemerintahan.

Muzani menjelaskan bahwa Megawati menyampaikan pesan bahwa PDI-P siap menjadi instrumen untuk memperkuat pemerintahan Prabowo, namun tidak akan bergabung dalam koalisi. "Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Jika dianggap perlu, silahkan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Pernyataan Megawati ini, menurut Muzani, menunjukkan harapan besar PDI-P kepada Prabowo untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. "Pada prinsipnya Ibu Megawati tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif, menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa," imbuhnya.

Sebelumnya, pertemuan Prabowo dan Megawati yang berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, menjadi perbincangan hangat. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam pertemuan itu, keduanya bertukar pikiran mengenai upaya pemerintah dalam menghadapi situasi global.

Dasco menambahkan bahwa Megawati berbagi pengalamannya dalam mengatasi krisis di Indonesia pada masa kepemimpinannya. "Kedua tokoh saling bertukar pikiran dan pengalaman, apalagi Ibu Megawati berpengalaman memimpin Indonesia di waktu yang lalu dan menghadapi saat-saat krisis," kata Dasco.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjalin komunikasi yang baik antara Prabowo dan Megawati, PDI-P tetap memilih untuk menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang dan memberikan dukungan konstruktif dari luar koalisi pemerintahan. Keputusan ini mencerminkan dinamika politik yang unik dan menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak selalu harus diwujudkan melalui keanggotaan dalam koalisi.

Berikut poin-poin penting dari pernyataan Ahmad Muzani:

• PDI-P tetap berada di luar pemerintahan Prabowo.
• Megawati menawarkan PDI-P sebagai instrumen penguat pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
• PDI-P menaruh harapan besar pada Prabowo untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
• Pertemuan Prabowo-Megawati adalah silaturahmi Idul Fitri.
• Keduanya bertukar pikiran tentang situasi global dan pengalaman mengatasi krisis.

Keputusan PDI-P untuk berada di luar koalisi mencerminkan strategi politik yang matang, memungkinkan partai untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah sambil memberikan dukungan pada isu-isu yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Langkah ini juga membuka ruang bagi PDI-P untuk memainkan peran sebagai pengawas yang independen dan memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan bangsa.