DPRD DKI Desak Audit Mendalam Bank DKI Terkait Masalah Sistem

Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan jajaran direksi Bank DKI untuk membahas gangguan layanan yang dialami nasabah. Rapat ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, terutama terkait perlunya audit komprehensif terhadap sistem IT Bank DKI.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menegaskan perlunya audit eksternal dan internal yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini dianggap krusial untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Audit mendalam diharapkan dapat menyoroti celah keamanan dan kelemahan dalam sistem yang ada.

"Kami meminta agar dilakukan audit menyeluruh, baik dari internal maupun eksternal dengan melibatkan BPK dan OJK, khususnya terkait masalah IT ini," ujar Nova Harivan Paloh usai rapat.

Bank DKI sendiri telah membentuk tim internal untuk melakukan perbaikan sistem. Namun, Komisi B menekankan agar perbaikan dilakukan secepat mungkin, terutama untuk layanan mobile banking JakOne Mobile yang banyak digunakan masyarakat.

"Layanan perbankan, khususnya transfer antar bank, saat ini sedang dalam perbaikan. Kami meminta agar ini segera diatasi agar masyarakat dapat kembali menggunakan aplikasi JakOne Mobile dengan lancar," tambah Nova.

Selain percepatan perbaikan, peningkatan sistem keamanan IT menjadi fokus utama. DPRD DKI meminta Bank DKI untuk memperkuat sistem deteksi dini (alert security) agar dapat mengantisipasi potensi masalah di masa depan.

Upaya Peretasan dan Jaminan Keamanan Dana Nasabah

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, mengungkapkan bahwa Bank DKI sempat menghadapi upaya peretasan. Namun, berkat sistem peringatan dini (warning system) yang berfungsi dengan baik, upaya tersebut berhasil digagalkan.

"Intinya, ada upaya peretasan terhadap Bank DKI. Alhamdulillah, berkat alert system yang aktif, upaya tersebut berhasil diatasi. Sistem langsung shutdown sehingga transaksi terhenti, termasuk transfer, cek saldo, dan lain-lain. Sayangnya, kejadian ini terjadi saat libur Lebaran," jelas Taufik.

Bank DKI telah memberikan jaminan bahwa tidak ada dana nasabah yang hilang akibat gangguan sistem ini. Meskipun demikian, DPRD DKI meminta Bank DKI untuk memberikan kompensasi kepada nasabah yang merasa dirugikan akibat ketidaknyamanan yang terjadi.

"Bank DKI memastikan bahwa dana nasabah aman. Namun, kami tetap meminta agar Bank DKI memberikan kompensasi kepada nasabah yang mengalami kerugian waktu karena tidak dapat mengakses dana mereka saat Lebaran," tegas Taufik.

Kekosongan Jabatan Direktur IT dan Tindakan Tegas Gubernur

Taufik juga menyoroti kekosongan jabatan Direktur IT Bank DKI di tengah permasalahan ini. Bank DKI meyakinkan DPRD bahwa kekosongan jabatan tersebut tidak akan menghambat proses investigasi dan penanganan masalah.

"Direktur Utama Bank DKI menjamin bahwa penyelidikan dan penuntasan masalah ini akan tetap berjalan, dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), OJK, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)," ungkap Taufik.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya telah mencopot Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas gangguan layanan yang berulang. Jabatan Direktur IT saat ini dirangkap oleh Direktur Umum Bank DKI, Agus Haryoto Widodo.

"Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah terjadi tiga kali dengan pola yang hampir sama. Ada indikasi kebocoran dalam sistem IT. Jumlah kerugian yang pasti ada pada direksi Bank DKI," tegas Pramono.

Karena kejadian ini telah berulang, Gubernur memutuskan untuk melaporkan permasalahan ini ke Bareskrim. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong perbaikan sistem IT secara menyeluruh di Bank DKI.

Daftar Poin Penting Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Bank DKI:

• Audit Komprehensif: Mendorong audit internal dan eksternal oleh BPK dan OJK.
• Perbaikan Cepat: Meminta percepatan perbaikan sistem, terutama JakOne Mobile.
• Keamanan IT: Menekankan peningkatan sistem keamanan dan deteksi dini.
• Kompensasi Nasabah: Menuntut kompensasi bagi nasabah yang dirugikan.
• Investigasi Tuntas: Memastikan investigasi berjalan lancar meski ada kekosongan jabatan Direktur IT.