Analisis: Jokowi dan Gibran, Penghalang Potensial bagi PDIP untuk Bergabung dengan Koalisi Prabowo?

Spekulasi tentang kemungkinan bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto terus bergulir. Namun, pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, I Nyoman Subanda, berpendapat bahwa kehadiran Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi faktor penghambat utama.

Pandangan ini muncul setelah pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang memicu harapan akan rekonsiliasi politik. Pertemuan itu sendiri memunculkan spekulasi bahwa PDIP sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, Subanda berpendapat sebaliknya.

"Prediksi saya sangat jauh (berkoalisi) karena tetap saja, Jokowi masih ada di situ, Gibran masih di situ," ujar Subanda kepada media.

Menurutnya, hubungan yang kurang harmonis antara Jokowi dan PDIP selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi akar masalah. Saat itu, Jokowi, yang masih merupakan kader PDIP, justru memberikan dukungan kepada Prabowo yang berpasangan dengan Gibran. Padahal, PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Akar Konflik dan Dampaknya

Subanda menjelaskan bahwa keretakan hubungan antara Jokowi dan PDIP menjadi semakin jelas menjelang Pilpres 2024. Dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran dianggap sebagai pengkhianatan oleh sebagian anggota PDIP. Hal ini diperparah dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, yang dianggap kontroversial karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.

Kendati demikian, Subanda juga meyakini bahwa PDIP tidak akan mengambil sikap oposisi yang terlalu keras terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo menunjukkan adanya keinginan untuk menjaga stabilitas politik.

"Meski sulit untuk masuk koalisi, PDIP juga tidak akan ekstrem berseberangan dengan pemerintahan setelah bertemu dengan Prabowo. PDIP tidak akan membuat pemerintahan Prabowo-Gibran gonjang-ganjing seperti sebelumnya," kata Subanda.

Sebelumnya, PDIP sempat melarang kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Larangan ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap. Namun, langkah ini dilihat sebagai upaya untuk menjaga jarak dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pertemuan Prabowo-Megawati: Mencari Titik Temu?

Seperti diketahui, Prabowo dan Megawati bertemu selama 1,5 jam di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut diklaim sebagai upaya untuk membahas masa depan Indonesia dan bertukar pengalaman dalam menghadapi krisis.

Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup antara Prabowo dan Megawati. Ia meyakini bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait dengan pembangunan bangsa.

"Lumayan lama, 1,5 jam, dari mulai 8 (malam) kurang sedikit. Pembicaraan lebih banyak empat mata sih," kata Dasco.

Dasco juga menambahkan bahwa Prabowo dan Megawati bertukar pikiran dan pengalaman dalam menghadapi situasi global yang kompleks. Megawati, sebagai mantan presiden, memiliki pengalaman yang berharga dalam menghadapi berbagai krisis.

Pertemuan tersebut digambarkan sebagai pertemuan yang hangat dan penuh keakraban. Prabowo dan Megawati bahkan sering tertawa bersama, menunjukkan adanya upaya untuk membangun kembali hubungan yang sempat renggang.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, meskipun pertemuan antara Prabowo dan Megawati membuka peluang untuk rekonsiliasi politik, kehadiran Jokowi dan Gibran masih menjadi penghalang potensial bagi PDIP untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan. Dinamika politik yang kompleks dan perbedaan pandangan yang mendalam antara PDIP dan Jokowi menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan.

Masa depan hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo-Gibran akan sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasi perbedaan dan mencari titik temu demi kepentingan bangsa dan negara.

Poin-poin penting:

• Jokowi dan Gibran dinilai sebagai batu sandungan bagi PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
• Hubungan yang kurang harmonis antara Jokowi dan PDIP menjadi penyebab utama.
• PDIP tidak akan mengambil sikap oposisi yang terlalu keras.
• Pertemuan Prabowo-Megawati sebagai upaya untuk mencari titik temu.
• Masa depan hubungan PDIP dan pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum pasti.