Liberalisasi Impor dan TKDN: Sektor Logistik Indonesia Hadapi Peluang dan Tantangan

Kebijakan pemerintah terkait penghapusan kuota impor dan pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memicu respons beragam dari pelaku industri logistik di Indonesia. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melihat kebijakan ini sebagai pedang bermata dua, menghadirkan peluang sekaligus tantangan signifikan bagi sektor logistik nasional. M Akbar Djohan, Ketua Umum ALFI, menekankan perlunya strategi mitigasi yang tepat agar dampak positif dapat dioptimalkan dan dampak negatif dapat diminimalkan.

Peluang yang Terbuka Lebar

Liberalisasi impor diprediksi akan mendongkrak volume barang yang masuk ke Indonesia. Hal ini secara langsung akan meningkatkan aktivitas di berbagai lini logistik, mulai dari:

• Bongkar muat di pelabuhan
• Transportasi darat, laut, dan udara
• Pergudangan

Kondisi ini tentu saja menjadi angin segar bagi perusahaan logistik yang bergerak di bidang-bidang tersebut. Selain itu, pelonggaran TKDN akan mempermudah industri manufaktur dalam mendapatkan komponen-komponen spesifik yang belum mampu diproduksi di dalam negeri. Ketergantungan pada alternatif yang lebih mahal dapat dikurangi, sehingga biaya logistik secara keseluruhan dapat ditekan. Sektor otomotif dan elektronik adalah contoh industri yang berpotensi merasakan manfaat signifikan dari kebijakan ini.

Tantangan yang Mengintai

Namun, lonjakan impor juga berpotensi memicu permasalahan serius jika tidak diantisipasi dengan baik. Infrastruktur logistik yang ada saat ini, terutama pelabuhan dan bandara, sudah seringkali mengalami kepadatan. Peningkatan volume barang secara tiba-tiba dapat menyebabkan:

• Penumpukan kontainer
• Keterlambatan pengiriman
• Peningkatan biaya logistik

Selain itu, perusahaan logistik skala kecil dan menengah (UMKM) juga berpotensi tertekan oleh persaingan dengan operator asing yang memiliki skala yang lebih besar dan sumber daya yang lebih kuat. Tanpa adanya perlindungan kebijakan yang memadai, UMKM logistik lokal dapat kehilangan pangsa pasar dan bahkan terancam gulung tikar.

Mitigasi dan Dukungan yang Diperlukan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, ALFI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

• Peningkatan Kapasitas Infrastruktur: Pelabuhan, bandara, dan jaringan distribusi darat harus ditingkatkan kapasitasnya secara signifikan untuk mengantisipasi lonjakan volume barang. Investasi di bidang infrastruktur logistik harus menjadi prioritas utama.
• Insentif untuk Operator Lokal: Pemerintah perlu memberikan insentif kepada perusahaan logistik lokal, terutama UMKM, agar mereka mampu bersaing dengan operator asing. Insentif dapat berupa kemudahan akses pembiayaan, pelatihan, dan bantuan teknis.
• Sinergi dengan Industri Manufaktur: Pemerintah perlu memfasilitasi sinergi antara sektor logistik dan industri manufaktur. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan platform komunikasi dan kolaborasi, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang menggunakan jasa logistik lokal.
• Dukungan Pembiayaan untuk UMKM: Akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau sangat penting bagi UMKM logistik untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat. Perbankan nasional, terutama Himpunan Bank Negara (Himbara), perlu proaktif dalam memberikan solusi keuangan yang inovatif dan fleksibel.

ALFI juga menekankan pentingnya dukungan perbankan, khususnya Himbara, bagi UMKM logistik dalam menghadapi tantangan global, termasuk dampak dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Kredit usaha dengan persyaratan yang fleksibel dan suku bunga yang kompetitif sangat dibutuhkan untuk membantu UMKM logistik memitigasi dampak kenaikan biaya operasional.

Optimisme dan Komitmen

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ALFI tetap optimis bahwa sektor logistik Indonesia dapat mengambil manfaat maksimal dari kebijakan liberalisasi impor dan pelonggaran TKDN. Dengan langkah-langkah penyeimbang yang tepat dan dukungan dari semua pihak terkait, sektor logistik dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

ALFI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders terkait guna memastikan transisi yang lancar pasca-implementasi kebijakan. ALFI juga mendorong perbankan untuk mempermudah UMKM mengakses program pembiayaan yang telah disediakan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia ke tingkat global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan penghapusan kuota impor, terutama untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Usulan ini disampaikan dengan harapan dapat menghilangkan ketimpangan dan memperluas akses pelaku usaha dalam rantai pasok nasional.