Sri Mulyani Imbau Ekonom Optimis, Soroti Fundamental Ekonomi Indonesia yang Solid

Sri Mulyani Imbau Ekonom Optimis, Soroti Fundamental Ekonomi Indonesia yang Solid

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan imbauan kepada para ekonom dan pengamat ekonomi untuk tidak menyebarkan kekhawatiran yang berlebihan terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Ia menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih tergolong kuat dan stabil. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap kinerja APBN yang dikhawatirkan mengalami tekanan.

Dalam sebuah forum diskusi ekonomi yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Sri Mulyani mengajak para pengamat ekonomi, termasuk anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), untuk berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa narasi yang dibangun di ruang publik hendaknya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, yaitu fundamental yang masih terjaga dengan baik.

"Saya meminta kepada para pengamat dan ISEI untuk membantu menyampaikan informasi yang konstruktif. Jangan sampai kita menambah kekhawatiran yang tidak perlu, padahal fundamental ekonomi kita masih solid," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyoroti pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir yang menggambarkan APBN seolah-olah tidak berkelanjutan (unsustainable) dan tidak dikelola dengan hati-hati (imprudent). Ia membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa APBN telah dirancang secara cermat untuk mengakomodasi berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal.

Postur APBN Terkini

Sri Mulyani menjelaskan bahwa hingga akhir Maret 2025, postur APBN menunjukkan tren yang positif. Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang signifikan pada bulan Maret, yang menjadi indikator pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, APBN mengalami defisit sebesar Rp 104,2 triliun, atau setara dengan 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, ia menekankan bahwa angka defisit tersebut masih jauh di bawah batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025, yaitu sebesar 2,53% dari PDB. Defisit sebesar Rp 104,2 triliun tersebut juga hanya setara dengan 16,9% dari target defisit APBN yang sebesar Rp 616,2 triliun. Dengan demikian, Sri Mulyani meyakinkan publik bahwa kondisi APBN masih terkendali dan aman.

  • Pendapatan Negara: Hingga akhir Maret 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 516 triliun, atau 17,2% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.005 triliun.
  • Belanja Negara: Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 620,3 triliun, atau 17,1% dari target sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Sri Mulyani merinci bahwa pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun (16,1% dari target) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 115,9 triliun (22,6% dari target).

Dari sisi belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 413,2 triliun (15,3% dari target), sementara transfer ke daerah mencapai Rp 207,1 triliun (22,5% dari target).

Komitmen Pemerintah

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas dan keberlanjutan APBN. Kebijakan fiskal akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBN agar memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sri Mulyani juga mengimbau kepada seluruh pihak, termasuk media massa, untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap perekonomian nasional.