Gubernur Khofifah Usulkan Pembangunan 40 Sekolah Rakyat di Jawa Timur untuk Tekan Kemiskinan

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi mengajukan proposal pembangunan 40 sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial. Usulan ini merupakan bagian dari strategi terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya menekan angka kemiskinan, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Dari total 40 sekolah yang diusulkan, sebanyak 38 sekolah akan dibangun di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur, sementara dua sekolah lainnya akan dibangun di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri.

Pengajuan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Khofifah kepada Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul. Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menanyakan alasan usulan pembangunan dua sekolah rakyat di tingkat provinsi. Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pembangunan tersebut diprioritaskan untuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember, dua daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data yang disampaikan Gubernur, Kabupaten Malang mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 240.140 jiwa, disusul Kabupaten Jember dengan 224.770 jiwa. Langkah strategis ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di kedua kabupaten tersebut.

Konsep sekolah rakyat yang diusulkan akan mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yaitu SD, SMP, dan SMA. Keberadaan lahan yang memadai baik di tingkat kabupaten maupun provinsi menjadi salah satu persyaratan utama dalam rencana pembangunan ini. Gubernur Khofifah menekankan bahwa ketersediaan lahan tersebut akan memastikan kelancaran proses pembangunan dan operasional sekolah rakyat nantinya. Program ini dirancang untuk menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Jawa Timur dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyampaikan rencana untuk melakukan koordinasi lebih intensif dengan beberapa kementerian terkait untuk memastikan kelancaran teknis program ini. Kementerian yang akan dilibatkan antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan terintegrasinya program sekolah rakyat dengan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah berjalan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sinergi yang optimal dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

Gubernur Khofifah berharap usulan ini akan mendapat respons positif dari pemerintah pusat dan dapat segera direalisasikan. Beliau juga menekankan pentingnya kecepatan dalam pelaksanaan program ini agar kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Timur tidak terlewatkan. Dengan tersedianya akses pendidikan yang lebih baik, diharapkan angka kemiskinan di Jawa Timur dapat ditekan secara signifikan dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Rincian Usulan Sekolah Rakyat:

• Total Sekolah Rakyat yang Diusulkan: 40 sekolah
• Sekolah Rakyat untuk Kabupaten/Kota: 38 sekolah
• Sekolah Rakyat untuk Provinsi Jawa Timur: 2 sekolah (Kabupaten Malang dan Jember)
• Jenjang Pendidikan: SD, SMP, dan SMA
• Sasaran: Keluarga miskin dan miskin ekstrem