WFA Diusulkan untuk Kelancaran Mudik Lebaran 2025

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) selama periode mudik Lebaran 2025. Imbauan ini dilontarkan sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan arus mudik yang diperkirakan meningkat signifikan, mengingat berdekatannya Hari Raya Nyepi dengan Idul Fitri pada tahun ini. Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan suasana mudik yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Langkah ini mendapat apresiasi positif dari pemerintah. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dinilai krusial dalam menciptakan kelancaran arus mudik dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Menhub menekankan bahwa penerapan WFA bukan sekadar untuk mengatasi kepadatan lalu lintas, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Fleksibilitas jam kerja dan lokasi kerja, menurutnya, selaras dengan perkembangan dinamika dunia kerja modern dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan karyawan.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan bahwa kebijakan ini diyakini dapat membantu mengurangi beban jalan raya selama periode puncak mudik. Dengan memberikan pilihan bekerja dari jarak jauh, diharapkan pemudik dapat mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya, sehingga mengurangi risiko kemacetan dan kecelakaan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan aman.

Kebijakan serupa juga telah diterapkan oleh pemerintah terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2025, yang memungkinkan ASN untuk bekerja dengan sistem kombinasi work from office (WFO), work from home (WFH), dan work from anywhere (WFA). Sementara itu, Kementerian BUMN melalui Menteri BUMN Erick Thohir juga mengeluarkan imbauan serupa yang mendorong penerapan WFA bagi pegawai BUMN mulai 24 Maret hingga 8 April 2025.

Namun, Menhub menekankan pentingnya penerapan WFA yang tetap menjaga produktivitas kerja dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing perusahaan. Penerapan kebijakan ini haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Harapannya, sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian BUMN dapat terus menghasilkan kebijakan inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

• Implementasi WFA di sektor swasta selama Lebaran 2025 bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
• Pemerintah mengapresiasi kerja sama sektor swasta dalam mendukung kelancaran arus mudik dan kesejahteraan pekerja.
• Kebijakan WFA dinilai sejalan dengan perkembangan dunia kerja modern dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif.
• Penerapan WFA di BUMN dan ASN telah diatur melalui surat edaran, memberikan fleksibilitas bagi pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan.
• Menhub berharap sinergi antar kementerian akan menghasilkan kebijakan inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.