Dilema Utang Indonesia: Antara Investasi Strategis dan Beban Fiskal yang Membayangi

Di awal tahun 2025, sorotan tajam tertuju pada rasio utang Indonesia yang mencapai titik krusial. Debt Service Ratio (DSR) menyentuh angka 45%, sebuah indikator yang mengkhawatirkan karena hampir separuh penerimaan negara dialokasikan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Situasi ini melampaui batas aman yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia, yaitu 30%, dan menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah utang ini menjadi jalan menuju kemajuan atau justru menjerumuskan Indonesia ke dalam beban fiskal yang berkelanjutan?

Beban Fiskal yang Meningkat dan Ruang Pembangunan yang Menyempit

DSR bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari tekanan fiskal yang semakin berat. Alokasi dana yang besar untuk pembayaran utang secara langsung mengurangi ruang fiskal yang tersedia untuk investasi di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program-program sosial yang esensial. Idealnya, pengelolaan utang harus seimbang, memastikan bahwa negara memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sekaligus berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Utang untuk Apa? Analisis Alokasi APBN 2025

APBN 2025 menetapkan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun, sementara pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 3.005,1 triliun. Defisit anggaran sebesar Rp 616,2 triliun, atau 2,53% dari PDB, menunjukkan ketergantungan pada utang untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja. Sorotan utama tertuju pada belanja non-K/L yang mencapai Rp 1.541,4 triliun, mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pengeluaran rutin. Dengan DSR yang tinggi, kemampuan negara untuk mengambil utang baru semakin terbatas, dan investor berpotensi ragu untuk membeli surat utang pemerintah.

Permasalahan mendasar terletak pada tujuan penggunaan utang. Jika utang hanya digunakan untuk menutupi defisit, membayar gaji, dan membiayai pengeluaran rutin, maka negara berisiko menukar kesejahteraan masa depan dengan kenyamanan sesaat. Laporan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja pegawai dan barang masih mendominasi anggaran, sementara belanja modal cenderung stagnan, dan transfer ke daerah seringkali tertunda, menghambat pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Potensi Utang sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi

Namun, utang juga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika digunakan secara strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, membangun kawasan industri dan logistik, serta memperkuat ketahanan pangan. Investasi yang tepat sasaran dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam skenario ini, utang menjadi investasi yang menghasilkan pendapatan di masa depan, memungkinkan negara untuk membayar utang dan terus berinvestasi dalam pembangunan.

Guncangan Global dan Dampaknya pada Ekonomi Indonesia

Situasi diperburuk oleh kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yang memberlakukan tarif tambahan sebesar 15-20% terhadap produk-produk Indonesia mulai 1 Januari 2025. Komoditas seperti tekstil dan agribisnis sangat terpengaruh oleh kebijakan ini. Surplus perdagangan, yang selama ini menjadi penopang cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar rupiah, terancam menyusut. Akibatnya, nilai tukar rupiah kembali melemah hingga mencapai kisaran Rp 17.000 per dolar AS, meningkatkan tekanan fiskal karena sebagian besar utang Indonesia didenominasi dalam dolar AS.

Pengalaman negara-negara seperti Sri Lanka, Ghana, dan Zambia menjadi pelajaran berharga. Ketergantungan berlebihan pada utang tanpa fundamental ekonomi yang kuat dapat mempercepat terjadinya krisis. Negara-negara ini terpaksa menempuh langkah-langkah sulit seperti restrukturisasi utang dan reformasi ekonomi yang dipaksakan. Sebaliknya, negara-negara seperti Jerman berhasil menjaga stabilitas fiskal melalui disiplin anggaran yang ketat, sementara Jepang mampu mempertahankan stabilitas meskipun memiliki DSR yang tinggi karena kredibilitas fiskalnya di mata pasar.

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci Keberhasilan

Transparansi fiskal menjadi sangat penting dalam konteks ini. Masyarakat perlu mengetahui secara jelas berapa biaya pinjaman yang sebenarnya (cost of borrowing). Apakah imbal hasil (yield) dari surat utang negara masih kompetitif, atau justru membebani negara karena tingkat bunga yang terlalu tinggi? Apakah kebijakan utang didasarkan pada pertimbangan teknokratis yang rasional, atau didorong oleh tekanan populisme dan kepentingan elektoral?

Kebijakan yang kuat harus didasarkan pada logika dan pemikiran yang sehat. Jika kekuasaan lebih dominan daripada logika kebijakan, maka utang negara hanya akan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Situasi fiskal Indonesia saat ini memerlukan penataan ulang yang serius. Reformasi perpajakan harus menjadi prioritas utama agar negara tidak terus bergantung pada utang. Belanja negara perlu dialokasikan kembali ke sektor-sektor produktif. Yang terpenting, seluruh kebijakan fiskal harus dirancang dengan kehati-hatian strategis, bukan hanya sebagai solusi jangka pendek.

Tantangan Reformasi Perpajakan: Sistem Coretax yang Tertunda

Salah satu tantangan besar adalah rendahnya tax ratio Indonesia, yang stagnan di angka 10-11%, meskipun tarif pajak relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu solusi yang menjanjikan adalah implementasi sistem Coretax Administration System, yang dirancang untuk memperluas basis pajak, menutup celah penghindaran pajak, dan mendeteksi kepatuhan wajib pajak secara lebih akurat melalui data digital yang terintegrasi. Namun, implementasi Coretax terhenti di awal tahun 2025 dengan alasan kendala teknis. Banyak pihak menduga bahwa ada resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang lama, baik dari dalam birokrasi maupun pengusaha besar yang menikmati celah penghindaran pajak.

Strategi Alternatif untuk Keluar dari Jebakan Fiskal

Untuk keluar dari jebakan fiskal, Indonesia perlu mengambil beberapa langkah strategis:

• Melanjutkan implementasi Coretax dan mereformasi administrasi perpajakan dengan keberanian politik dan perlindungan hukum terhadap perubahan sistemik.
• Mengalihkan belanja ke sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dasar, pendidikan vokasi, dan industri-industri yang dapat mendorong pertumbuhan.
• Mengevaluasi kembali efektivitas subsidi dan belanja non-prioritas yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
• Mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam memperluas basis pajak secara sukarela melalui insentif dan edukasi.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal untuk membangun kepercayaan publik, sehingga masyarakat memahami mengapa utang diperlukan dan ke mana pajak digunakan.

Utang negara bukanlah sebuah kesalahan. Namun, membiarkan utang negara terus bertambah tanpa arah yang jelas, tanpa strategi yang terukur, dan tanpa tanggung jawab moral kepada rakyat, itulah kesalahan yang sesungguhnya. Beban fiskal yang kita ciptakan hari ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, sebelum kita terlalu jauh menggali, mari kita pastikan apa yang sedang kita gali: jalan menuju kemakmuran atau liang kubur yang akan menenggelamkan kita semua?