Fahira Idris Soroti Pengendalian Inflasi Jakarta: Lima Rekomendasi untuk BPS DKI

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan DKI Jakarta, Fahira Idris, memberikan lima rekomendasi penting kepada Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta terkait upaya pengendalian inflasi di ibu kota. Rekomendasi ini disampaikan sebagai bagian dari upaya mendukung Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjalankan tugasnya.

Fahira Idris menekankan peran krusial BPS DKI Jakarta dalam menyediakan data statistik yang akurat dan tepat waktu. Data tersebut menjadi dasar penting bagi TPID dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang efektif. Apresiasi diberikan atas konsistensi BPS DKI Jakarta dalam menyajikan data bulanan yang menjadi rujukan utama bagi para pemangku kepentingan.

Rekomendasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Kantor BPS Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2025, yang diterima langsung oleh Kepala Kantor BPS Provinsi DKI Jakarta, Nurul Hasanudin. Pada kesempatan tersebut, Fahira Idris menyoroti data inflasi Jakarta pada Maret 2025 yang mencapai 2,00 persen (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 1,02 persen (yoy). Angka ini masih terkategori terkendali dan sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 1,03 persen (yoy). Inflasi di Jakarta pada bulan Maret 2025 terutama dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, makanan, minuman dan tembakau, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, deflasi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya.

Lima Rekomendasi Utama:

Fahira Idris memberikan lima rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Jakarta:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Data BPS: TPID harus lebih intensif dalam memanfaatkan data BPS untuk menyusun strategi intervensi jangka pendek dan menengah. Identifikasi kelompok pengeluaran, wilayah, dan komoditas yang rentan terhadap lonjakan harga harus menjadi prioritas. Pemanfaatan data spasial harga hingga tingkat kecamatan dapat menjadi early warning system yang efektif.
2. Peningkatan Diseminasi Data: Selain penyajian data yang sudah baik, BPS perlu meningkatkan visualisasi data secara interaktif melalui dashboard digital, infografis, dan peta tematik hingga level kecamatan. Hal ini akan memudahkan akses publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dinamika harga. Camat dan lurah dapat melakukan intervensi berbasis data di wilayah masing-masing.
3. Penguatan Survei Khusus: BPS perlu memperkuat survei khusus atau survei pelengkap untuk mengukur daya beli dan konsumsi rumah tangga, terutama setelah momen-momen penting seperti Idul Fitri. Survei tidak hanya fokus pada harga, tetapi juga pada frekuensi konsumsi dan substitusi barang. Hasil survei ini akan membantu mengukur efektivitas program subsidi dan pasar murah terhadap daya beli masyarakat rentan.
4. Sinergi Antar Lembaga: Penguatan sinergi antara BPS, Bank Indonesia, dan Pemprov DKI Jakarta diperlukan untuk membangun sistem informasi inflasi berbasis lokasi dan komoditas. Sistem ini dapat berupa dashboard digital terpadu yang menyajikan data stok, harga, distribusi, dan indikator sosial-ekonomi terkait. Sistem ini akan memperkuat respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan kontekstual, terutama dalam merespons fluktuasi musiman atau gangguan pasokan.
5. Edukasi Publik: Program edukasi publik mengenai pemahaman data statistik, indikator ekonomi, dan cara membaca tren harga perlu digencarkan, terutama melalui media sosial, kanal BPS, dan kerjasama dengan komunitas lokal. Literasi statistik yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan partisipasi dalam pengawasan harga di pasaran.

Fahira Idris berharap rekomendasi ini dapat diimplementasikan dengan baik untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Jakarta dan menjaga stabilitas ekonomi bagi masyarakat.