Kalimantan Utara Alami Penurunan Titik Layanan Internet SMA Akibat Efisiensi Anggaran

Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan dalam penyediaan akses internet bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayahnya. Penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat berimbas pada pengurangan titik layanan internet, sebuah kebijakan yang diakui oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) Kaltara, Iskandar, sebagai sesuatu yang tak terhindarkan.

"Kebijakan ini adalah konsekuensi dari program pemerintah pusat. Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan diri," ujar Iskandar, menekankan bahwa pengurangan ini merupakan dampak langsung dari efisiensi anggaran di tingkat nasional.

Dampak Signifikan di Wilayah Terpencil

Pengurangan titik layanan internet ini dirasakan dampaknya secara signifikan oleh masyarakat, terutama yang berada di wilayah-wilayah terpencil seperti Krayan, Malinau Selatan, dan Nunukan. Wilayah-wilayah ini sangat bergantung pada akses internet untuk pendidikan, komunikasi, dan berbagai aktivitas penting lainnya.

Iskandar menyoroti, "Dampak paling terasa ada di Nunukan dan Malinau. Pengurangan ini benar-benar memengaruhi aktivitas masyarakat di sana."

Prioritaskan Daerah 3T dengan Starlink

Menyadari dampak yang besar, KISP Kaltara mengambil langkah strategis dengan memprioritaskan penyediaan internet gratis melalui Starlink untuk SMA-SMA yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa-siswi di wilayah-wilayah tersebut tetap memiliki akses ke sumber daya pendidikan dan informasi yang memadai.

"Fokus utama kami adalah SMA-SMA, terutama yang berada di Krayan dan Long Nawang. Layanan di Long Nawang sudah mulai berjalan, dan untuk Krayan, kami sedang melakukan pengecekan. Kemungkinan besar akan terealisasi tahun ini," jelas Iskandar.

Tantangan Anggaran dan Keterlibatan Pihak Swasta

Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam upaya penyediaan akses internet yang merata di Kaltara. Untuk mengatasi hal ini, KISP Kaltara berupaya menggandeng provider swasta agar turut berpartisipasi dalam penyediaan layanan internet.

"Kami telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, bahkan mengajukan permohonan melalui surat Gubernur kepada Telkomsel pusat, agar Base Transceiver Station (BTS) yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan. Namun, perlu diingat bahwa orientasi utama mereka adalah profit," ungkap Iskandar.

Harapan dan Penyesuaian

Iskandar meminta pengertian dari masyarakat atas kondisi yang ada. Ia berharap agar anggaran dapat kembali normal pada tahun depan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan.

"Kebijakan ini berasal dari pusat, dan kami di daerah harus menyesuaikan diri. Kami berharap agar tahun depan anggaran dapat kembali normal, sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," pungkasnya.

Inisiatif Daerah dan Kolaborasi

Ditengah tantangan anggaran, pemerintah daerah Kaltara berupaya mencari solusi inovatif dan membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan akses internet bagi siswa SMA, terutama di wilayah 3T.

Keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, sangat penting untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltara.

Masa Depan Konektivitas di Kaltara

Dengan adanya penyesuaian anggaran ini, Kaltara dihadapkan pada perlunya strategi yang lebih efektif dan efisien dalam penyediaan akses internet. Fokus pada daerah 3T, pemanfaatan teknologi Starlink, dan kolaborasi dengan pihak swasta menjadi kunci untuk mewujudkan konektivitas yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kaltara.